Jakarta
(Kalbarnews.co.id) - Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo memaparkan ada lima musuh utama Pancasila. Pertama,
intoleransi yang tidak sejalan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang
Maha Esa. Kedua, pelanggaran HAM serta penegakan hukum yang tak sesuai dengan
sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Ketiga,
disintegrasi yang berlawanan dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.
Keempat, liberalisasi demokrasi yang bertentangan dengan sila keempat
Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan. Kelima, kemiskinan dan kesenjangan sosial yang
bertolak belakang dengan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
"Menghadapi
berbagai musuh tersebut, seluruh elemen bangsa Indonesia harus bekerjasama.
Lembaga negara tak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi MPR RI dengan Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan membuat Pancasila kembali menjadi tuan
rumah di negerinya sendiri. Tak seperti selama ini, Pancasila terkesan
terasingkan dari hingar bingar reformasi dan pertarungan politik para
elite," ujar Bamsoet usai menerima jajaran Pelaksana BPIP, di Ruang Kerja
Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (10/03/2020).
Turut
hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat,
Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, dan Fadel
Muhammad. Sedangkan Jajaran Pelaksana BPIP yang hadir antara lain Kepala Prof.
Yudian Wahyudi, Wakil Kepala Prof. Hariyono, Deputi Bidang Pengkajian dan
Materi Prof. FX Adji Samekto, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dr. Baby
Salamah, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dr. Rima Agristina, Staf
Khusus Dewan Pengarah Benny Susetyo, dan Sekretaris Utama Dr. Karjono.
Ketua
DPR RI periode 2014-2019 ini menjelaskan, pasca bergulirnya reformasi 1998,
tafsir Pancasila seperti dilepaskan ke pasar bebas. Hal ini ditandai dihapusnya
TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(P4), dibubarkannya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (BP7), serta dihapusnya mata pelajaran Pancasila
sebagai mata pelajaran pokok di sekolah dan perguruan tinggi.
"Negara
kehilangan kuasa dalam membina mental ideologi bangsa sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila. Akibatnya ideologi transnasional yang tak sesuai jati diri bangsa
dengan mudah menginfiltrasi berbagai sendi kehidupan masyarakat. Bangsa
Indonesia seperti tercabut dari akar jati dirinya," jelas Bamsoet.
Kepala
Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, sebagai tahap awal mengembalikan
marwah Pancasila, MPR RI dan BPIP mendorong revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Khususnya, Pasal 37, agar pelajaran Pancasila
menjadi kurikulum wajib yang diajarkan dari mulai pendidikan dasar hingga
tinggi.
MPR
RI dan BPIP juga sepakat menandatangani MoU untuk terus menginternalisasikan
nilai-nilai Pancasila ke berbagai lapisan masyarakat. Dengan anggota MPR RI
mencapai 711 orang yang terdiri dari 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI,
menjadikan MPR RI memiliki kekuatan sosial sebagai Agen Pancasila.
"Setiap
anggota MPR RI dari berbagai daerah pemilihan, memiliki konstituen yang berasal
dari berbagai lapisan masyarakat. Jika setiap anggota bisa menyentuh
konstituennya untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, akan memberikan dampak luar biasa bagi keberlangsungan kehidupan
berbangsa dan bernegara," terang Bamsoet.
Wakil
Ketua Pemuda Pancasila ini menambahkan, sudah hampir seperempat abad reformasi
bergulir, pahit dan manis telah dirasakan bangsa Indonesia. Nilai-nilai positif
yang dihasilkan reformasi seperti kebebasan pers, kebebesan berserikat,
berkumpul, dan mengemukakan pendapat, serta supremasi masyarakat sipil menjadi
hal manis yang dinikmati.
"Namun
bukan berarti tidak ada sisi pahitnya. Maraknya politik identitas sempat
dimanfaatkan segelintir elite guna meraih kekuasaan. Akibatnya, bangsa kita
hampir terjebak dalam konflik horizontal. Untungnya kita segera tersadar, ada
Pancasila yang menyelamatkan. MPR RI bersama seluruh stake holder akan
menghidupkan kembali penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," pungkas Bamsoet. (*)
Editor
: Aan