-->

BREAKING NEWS

PERINGATI HARI SANTRI MWC NU KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG LAKUKAN RAPAT KERJA UNTUK MEMFOKUSKAN KINERJA PENGURUS RANTING YANG BARU SAJA DILANTIK, RAPAT KERJA MWCNU KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG INI DIHADIRI KETU PCNU KAB KUBU RAYA, KH ABDUSSALAM, M.Si, PASANG IKLAN ANDA DI SINI, HARGA DAN KWALITAS IKLAN TERJAMIN SILAHKAN HUBUNGI KAMI DI EMAIL : REDAKSIKALBARNEWS@GMAIL.COM ATAU DI WHATSHAP : 085750113979 - 085245460919

Majelis Pertimbangan Provinsi Kalimantan Barat Gelar Sidang Hasil Penelitian Tahun 2019

Redaksi author photo


Pontianak (Kalbarnews.co.id) - Dalam rangka memberikan pandangan terhadap pemanfaatan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan sidang  yang bertempat di aula Rektorat Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Selasa (17/12/2019).

Majelis Pertimbangan (MP) yang beranggotakan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, Rektor IKIP - PGRI Pontianak, Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak, Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Ketua non government organization (NGO) Lingkungan World Wide Fund (WWF) wilayah Kalbar, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalimantan Barat, dan beberapa perwakilan akademisi menggelar kegiatan sidang  yang bertempat di aula Rektorat Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak.

Menurut Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Balitbang Prov. Kalbar Guruh, Kegiatan ini merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari setiap tahapan kegiatan kelitbangan. Kegiatan kelitbangan yang dimaksud di mulai dari penjaringan topik-topik penelitian, penyusunan Idea Concept Paper (ICP), penyusunan desain riset, pelaksanaan penelitian, penyusunan draf laporan akhir.

“Perumusan rekomendasi hingga hari ini dilaksanakanlah Sidang Majelis Pertimbangan yang dimaksudkan untuk menerima laporan dari Tim Pengendali Mutu (TPM) yang terlebih dahulu telah bertugas mereview output dari setiap tahapan kelitbangan tersebut. Tujuannya adalah agar hasil penelitian  yang dilaksanakan dapat benar-benar dimanfaatkan atau ditindaklanjuti oleh stakeholders terkait,” ungkap Guruh.

Pada kesempatan tersebut  Tim Pengendali Mutu (TPM) menyampaikan  8 (delapan) judul penelitian, dimana hal-hal yang disampaikan mencakup tujuan penelitian, temuan penelitian dan rekomendasi penelitian.

Judul penelitian yang dimaksud yakni, Strategi Menuju Desa Mandiri di Kalimantan Barat, Analisis Kondisi dan Potensi Pengembangan BUMdes di Kalimantan Barat, Analisis Dampak Program Pembangunan Pertanian Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas, Peluang Pengembangan Sentra UMKM Pengelolaan Hasil Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat,  Potensi Pengembangan Budidaya Air Payau Epidemiologi Penyakit Rabies di Kalimantan Barat, Evaluasi Program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat Evaluasi Program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat, serta Analisis Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat, ujar Guruh menerangkan lebih lanjut.

Emi Sekretaris Badan Litbang Prov Kalbar mengatakan, dari 8 judul penelitian, 7 judul dilaksanakan secara swakelola, artinya tim peneliti internal Badan Litbang Prov Kalbar bertindak sebagai koordinator peneliti  sementara itu satu  judul  lagi dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak, dan seluruh rekomendasi penelitian diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka memperkuat kebijakan dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Badan Litbang Prov. Kalbar terus berupaya memposisikan diri sebagai think tank yang kritis untuk menyikapi dinamika dan  permasalahan yangg berkembang didaerah khususnya melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, selain itu berusaha pula menjadi lembaga profesional yang bersifat akademis dalam organisasi Pemda, dimana kehadiran Badan Litbang disadari adalah sebuah organisasi perangkat daerah yang sangat fleksibel dan universal karena dapat  memasuki ruang kerja lintas sektor/urusan, oleh sebab itu kerja kaloboratif bersama dengan Majelis Pertimbangan (MP) adalah sebuah keharusan,” pungkas Emi.(ta/tim liputan)

Editor : Aan


Komentar Anda

Berita Terkini