 |
| H. SUKIMAN, S.Pd, MM |
Pontianak, Kalbar News-
Anggota komisi XI DPR asal kalbar Sukiman mengingatkan pada Pemda untuk lebih mengawasi penggunaan dana desa di daerah. Sebab dana desa bersumber dari APBN yang tentunya Termasuk dalam entitas pemeriksaan BPKyang tentunya berpengaruh pada opini daerah.
Hal Ini ditekankan oleh anggota komisi XI DPR RI asal Kalimantan barat Sukiman saat Melakukan kunjungan kerja bersama tim badan anggaran DPR RI di kantor gubernur kalbar Jumat pagi.
Sukiman mengingatkan jajaran Pemerintah daerah benar benar mengawasi dana desa, baik dari segi penggunaan maupun akuntabilitas pelaporannya.
Sukiman menjelaskan dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN sehingga akan menjadi salah satu entitas pemeriksaan BPK, sehingga otomatis juga akan berpengaruh pada opini laporan pemeriksaan.
Sukiman juga mempertegas laporan BPK itu juga akan berpengaruh pada laporan kinerja daerah. "saya konsen tentang dana desa, karena dana desa juga menjadi entitas dalam pemeriksaan BPK , karena dana desa juga bersumber dari APBN harus transparan dan akuntabel , dimana semua pengguna dana APBN termasuk LSM, karena dan desa itu juga memperingati gI opini laporan keuangan Pemda ". Ungkap Sukiman
Terkait besaran dana desa Sukiman menjelaskan saat ini target besaran nilainya masih terus diperjuangkan, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana amanah undang undang , minimal 1,5 milyar rupiah per desa.
Untuk kalbar sendiri saat ini angkanya masih di kisaran maksimal 700 hingga 800 juta, namun untuk wilayah Jawa angka nya sudah mencapai target 1,5 Milyar hingga 2 Milyar per desa.
Hingga saat ini besaran anggaran dana desa baru berkisar 81 triliun rupiah, tahun 2018 ditargetkan meningkat menjadi 91 triliun dan 111 triliun rupiah di tahun 2019.
Besarnya dana yang disalurkan Pemerintah itu diharapkan justru tidak menimbulkan masalah bagi desa yang dikarenakan salah pengelolaan.(md)
Editor : Edi Suhairul
