KALBARNEWS.CO.ID PONTIANAK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, menegaskan pembangunan daerah harus tetap berjalan di tengah berbagai tantangan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.
Penegasan tersebut disampaikan Zulfydar, yang juga menjabat Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, saat menggelar reses penutup di kediamannya di kawasan Jalan Gusti Hamzah, Pontianak.
Menurut Zulfydar, kondisi daerah yang dihadapkan pada berbagai persoalan tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Penanganan karhutla dan pelaksanaan pembangunan harus berjalan beriringan demi menjaga stabilitas daerah serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berjalan dan berkembang. Tentu ada situasi yang menjadi tantangan, misalnya karhutla dan sebagainya. Namun, itu bukan alasan untuk menghentikan pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan, program pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam APBD harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dan prioritas yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga perlu mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan karhutla yang berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Zulfydar menegaskan, DPRD Kalbar akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, sekaligus mengawal upaya pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan yang muncul.
“Pembangunan yang direncanakan pemerintah dan ditetapkan dalam APBD 2025 itu tetap berjalan, sedangkan penanganan karhutla oleh pemerintah daerah juga harus berjalan. Kami di DPRD, melalui fungsi pengawasan, akan terus mengawal hal ini,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Zulfydar juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi, masukan, dan usulan pembangunan melalui anggota DPRD. Menurutnya, kegiatan reses menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat dan memperjuangkannya dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Ia menilai, keberlanjutan pembangunan memiliki peran penting dalam menjaga pergerakan ekonomi masyarakat. Sebab, ketika pembangunan terhambat, dampaknya dapat dirasakan pada melambatnya aktivitas ekonomi dan berkurangnya peluang masyarakat untuk berkembang.
“Tentu ini bagian penting bagi kami, bagaimana pembangunan harus berjalan dan terus berjalan. Kita tidak boleh berhenti. Apabila berhenti dan terjadi stagnasi, perekonomian akan berjalan lambat, bahkan bisa ikut terhenti,” ungkapnya.
Zulfydar berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat terus diperkuat agar program pembangunan tetap berjalan di tengah berbagai tantangan. Dengan demikian, penanganan karhutla dapat dilakukan tanpa mengabaikan agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mendorong kemajuan Kalimantan Barat.
