KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0 menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemeriksaan laporan keuangan tidak lagi dipandang sekadar menghasilkan opini, tetapi menjadi instrumen strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan. BPK: ESG dan Government 5.0 Jadi Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045
Hal tersebut disampaikan Anggota I BPK sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Anggota IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Nyoman menekankan bahwa penerapan prinsip ESG harus menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya di setiap kementerian dan lembaga. Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat transformasi menuju Government 5.0 melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), analisis data yang lebih cerdas, serta kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan.
Menurutnya, kombinasi ESG dan Government 5.0 akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis data.
Namun demikian, BPK mengingatkan masih terdapat enam tantangan besar yang harus dihadapi dalam mewujudkan Government 5.0, yakni belum meratanya transformasi digital di instansi pemerintah, fragmentasi data, keterbatasan talenta AI, rendahnya integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal, serta persoalan keamanan siber dan kolaborasi antarinstansi. Karena itu, pendekatan whole-of-government dinilai menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.
Pada acara tersebut, BPK juga memberikan apresiasi kepada empat kementerian dan lembaga yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Meski demikian, Nyoman mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal untuk terus melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
"BPK telah menyampaikan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta memastikan kepatuhan yang berkelanjutan," ujarnya.
BPK berharap sinergi dengan kementerian dan lembaga semakin kuat sehingga hasil pemeriksaan tidak hanya mempertahankan opini yang baik, tetapi juga mampu mendorong terwujudnya good governance, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan setiap rupiah keuangan negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, serta jajaran pimpinan BPK dan pejabat kementerian/lembaga terkait. (Tim Liputan)
Editor : Aan
