KALBARNEWS.CO.ID (KAPUAS HULU) - Bupati Kapuas Hulu resmi menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (14/7/2026). Bupati Kapuas Hulu Tegaskan Laporan Keuangan 2025 Bukti Komitmen Tata Kelola Transparan
Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ini menjadi pembuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Dalam pidatonya, Bupati Fransiskus Dian menegaskan, penyampaian Raperda tersebut merupakan amanat undang-undang sekaligus bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.
"Ini adalah bentuk transparansi kami dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah selama setahun penuh," ujarnya.
Catatan positif disampaikan Bupati dalam kesempatan itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat atas LKPD 2025, Pemkab Kapuas Hulu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Ini merupakan kali ke-9 secara berturut-turut Kapuas Hulu mempertahankan predikat tersebut.
"Capaian ini bukti komitmen kami mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, akuntabel, dan transparan," tegas Bupati.
Secara rinci, realisasi APBD Kapuas Hulu 2025 menunjukkan kinerja yang cukup solid.
- Pendapatan daerah: Rp1,742 triliun atau 96,91% dari target
- Belanja daerah: Rp1,646 triliun atau 91,28% dari target
- SiLPA 2025: Rp101,686 miliar
Setelah pidato pengantar ini, pembahasan akan berlanjut ke tahap penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, jawaban pemerintah daerah, rapat konsultasi legislatif-eksekutif, hingga pendapat akhir fraksi dan penandatanganan persetujuan bersama.
Pemkab berharap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 bisa segera diselesaikan sesuai jadwal. Tujuannya agar menjadi dasar penguatan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan berdampak langsung pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu.(Dulhadi)
Editor : Aan
