Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyerahkan jawaban Wali Kota atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – Pemerintah Kota Pontianak memastikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang. Pemanfaatan anggaran tersebut akan dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menjelaskan, besarnya SILPA dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya efisiensi pelaksanaan kegiatan dan hasil proses lelang yang menghasilkan penghematan anggaran.
“Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan SILPA, di antaranya persoalan waktu pelaksanaan kegiatan dan efisiensi dari proses lelang yang mencapai sekitar 19 persen. Namun SILPA tersebut tetap akan kita gunakan kembali untuk mendukung pembangunan ke depan dengan perencanaan yang lebih baik,” ujarnya usai menyampaikan jawaban Wali Kota atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap penyampaian Raperda Kota Pontianak tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis (4/6/2026).
Menurut Bahasan, di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, kondisi perekonomian Kota Pontianak masih berada dalam keadaan relatif baik. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai berbagai perkembangan yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan harus terus bersinergi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif.
“Alhamdulillah, kondisi Kota Pontianak masih baik. Ke depan tentu kita harus terus berupaya bersama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga,” katanya.
Terkait kondisi inflasi, Bahasan menyebutkan bahwa laju inflasi di Kota Pontianak masih terkendali. Salah satu faktor pendukungnya adalah posisi strategis Pontianak sebagai pusat distribusi barang di Kalimantan Barat.
Menurutnya, sebagian besar pasokan barang masuk terlebih dahulu ke Pontianak sebelum didistribusikan ke berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, sehingga ketersediaan barang relatif lebih terjamin.
Meski demikian, Pemerintah Kota Pontianak tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Di antaranya melalui pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah apabila terjadi gejolak harga di masyarakat.
“Kami akan terus sigap melalui operasi pasar dan pasar murah. Selain itu, masyarakat juga terus diedukasi agar tidak panik dalam berbelanja sehingga kondisi pasar tetap stabil,” ungkapnya.
Bahasan menambahkan, pemerintah kota juga telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program bantuan kebutuhan dasar masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan warga di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada. ( Tim Liputan )
Editor : Aan
