 |
| Bupati Ketapang Alexander Wilyo |
KALBARNEWS.CO.ID (KETAPANG) –
Komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menghadirkan pembangunan yang
merata hingga pelosok terus ditunjukkan melalui langkah nyata. Di tengah
keterbatasan anggaran daerah, Bupati Ketapang turun langsung mengawal usulan
pembangunan jalan strategis agar mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah
pusat melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.
Didampingi Kepala Bappeda, Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Kabag Ekonomi dan Pembangunan
Setda Kabupaten Ketapang, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo melakukan audiensi dengan Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat di Pontianak pada hari Jumat
(5/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian
dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi
kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya pada ruas-ruas jalan kabupaten yang
berperan penting dalam mendukung mobilitas warga, distribusi hasil pertanian,
perdagangan, hingga akses layanan pendidikan dan kesehatan.
"Bagi kami, pembangunan
jalan bukan sekadar membangun fisik infrastruktur. Ini tentang membuka akses,
mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempermudah aktivitas masyarakat, serta
memastikan anak-anak dapat berangkat ke sekolah dengan aman dan nyaman,"
ungkap Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab
Ketapang mengawal langsung proses verifikasi dan sinkronisasi usulan
pembangunan jalan yang sebelumnya telah diajukan secara resmi melalui Sistem
SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi, dan Akuntabel) kepada pemerintah
pusat.
Menurut Bupati, langkah jemput
bola ini penting dilakukan agar seluruh usulan yang telah disiapkan dengan data
yang lengkap dan akuntabel dapat menjadi prioritas dalam program pembangunan
nasional.
"Kami ingin memastikan bahwa
kebutuhan masyarakat Ketapang benar-benar terlihat dan menjadi perhatian
pemerintah pusat. Karena ada sejumlah ruas jalan strategis yang membutuhkan
dukungan anggaran pusat agar penanganannya bisa lebih cepat dan maksimal,"
jelasnya.
Ia menegaskan, pemerataan
pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari Misi Pertama Pemerintah
Kabupaten Ketapang yang menjadi fokus utama selama masa kepemimpinannya.
Bupati menilai pembangunan yang
berkeadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali,
baik yang berada di kawasan perkotaan maupun di daerah pedalaman.
"Saya tidak ingin ada
wilayah yang merasa tertinggal atau terabaikan. Infrastruktur yang baik harus
menjadi hak seluruh masyarakat Ketapang. Karena itu, kami akan terus berjuang
agar pembangunan dapat menjangkau seluruh kecamatan dan desa secara merata,"
tegasnya.
Selain melakukan koordinasi
dengan BPJN Kalbar, Bupati juga berharap adanya dukungan dan sinergi dari para
anggota DPR RI Komisi V Daerah Pemilihan Kalimantan Barat yang membidangi
infrastruktur dan pembangunan.
Menurutnya, dukungan politik di
tingkat pusat sangat diperlukan agar usulan pembangunan jalan daerah Kabupaten
Ketapang dapat memperoleh perhatian dan masuk dalam daftar prioritas nasional.
"Kami berharap para wakil
rakyat dari Kalimantan Barat dapat ikut mengawal aspirasi masyarakat Ketapang.
Dukungan mereka sangat penting agar usulan yang kami perjuangkan ini dapat
direalisasikan demi kepentingan masyarakat luas," ujarnya.
Bupati memastikan Pemkab Ketapang
akan terus mengawal seluruh tahapan proses hingga keputusan final pemerintah
pusat diterbitkan. Baginya, setiap langkah yang dilakukan hari ini merupakan
investasi penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan kesejahteraan
masyarakat di masa depan.
"Ini adalah ikhtiar bersama.
Kami akan terus berjuang agar masyarakat Ketapang mendapatkan akses jalan yang
lebih baik, biaya transportasi yang lebih murah, serta peluang ekonomi yang
semakin terbuka," pungkasnya.
Langkah proaktif Pemkab Ketapang
tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi
prioritas utama dalam mewujudkan Ketapang yang maju, terhubung, dan berkeadilan
bagi seluruh masyarakat. (tim liputan).
Editor : Heri
