 |
| Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat |
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – Komisi
Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat secara resmi meluncurkan tahapan
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik
se-Kalimantan Barat Tahun 2026 yang akan diselenggarakan, Selasa (09/06/2026).
Evaluasi tahunan ini digelar untuk mengukur tingkat kepatuhan lembaga
pemerintah dan publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ketua Komisi Informasi Provinsi
Kalimantan Barat, M. Darusalam, menyampaikan bahwa Monev tahun 2026 membawa
semangat pembaharuan yang cukup masif. Tahun ini, KI Kalbar mengusung tema
"Akselerasi Keterbukaan Informasi Pembangunan: Transformasi Kewajiban
Administratif menuju Budaya Kerja Berintegritas".
"Keterbukaan informasi sudah
saatnya tidak lagi dipandang semata-mata sebagai rutinitas birokrasi atau
sekadar upaya menggugurkan kewajiban administratif di atas kertas. Lebih dari
itu, kami ingin layanan informasi ini bertransformasi menjadi budaya kerja yang
menjunjung tinggi nilai transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam
mendukung suksesnya pembangunan di Kalimantan Barat. Rencananya akan dibuka
oleh Ketua KI Pusat, dan dilaunching langsung Pak Gubernur Kalbar," ujar
Darusalam di Pontianak, Senin (8/6/2026).
Darusalam menambahkan, Kalimantan
Barat memiliki rekam jejak yang sangat baik di tingkat nasional dengan berhasil
meraih predikat kualifikasi "Informatif" selama empat tahun
berturut-turut pada 2022 hingga 2025. Karena itu, pelaksanaan Monev 2026
diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas
layanan informasi tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua KI
Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Koordinator Monev 2026, M. Reinardo Sinaga,
yang akrab disapa Edho, menjelaskan rincian teknis pelaksanaan tahun ini.
Terdapat 182 Badan Publik yang menjadi peserta Monev 2026.
"Peserta terbagi dalam enam
kategori utama, yaitu 14 Pemerintah Kabupaten/Kota, 43 Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Provinsi Kalbar, 24 Pemerintahan Desa, 16 BUMD, 70 OPD Tingkat
Kabupaten/Kota, dan 15 Lembaga Legislatif se-Kalbar. Untuk launching besok, kita
gelar Hybrid, Pak Gubernur beserta sejumlah Pimpinan Badan Publik Provinsi di
Ruang DAR, sementara 182 Badan Publik akan mengikuti secara daring," jelas
Edho.
Lebih lanjut, Edho menegaskan
bahwa seluruh proses pengisian Self Assessment Questionary (SAQ) dilakukan
secara digital melalui aplikasi E-Monev yang dapat diakses di tautan
e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/kalbar. Tahapan pengisian dan
pengembalian SAQ dijadwalkan berlangsung dari tanggal 12 Juni hingga 10 Juli
2026.
Satu hal yang menjadi sorotan
khusus pada Monev 2026 adalah penekanan pada komitmen pimpinan tingkat atas.
Edho memaparkan, tahap akhir penilaian berupa Presentasi memiliki bobot
penilaian 30%. Dari bobot tersebut, setengahnya (50%) sangat bergantung pada
kehadiran fisik pimpinan tertinggi Badan Publik saat presentasi.
"Kehadiran pimpinan
tertinggi, seperti Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas, Ketua DPRD, atau Direktur
Utama, dinilai sebagai indikator utama komitmen sebuah lembaga terhadap
keterbukaan informasi. Jika presentasi hanya didelegasikan kepada staf atau pejabat
menengah, skor maksimal yang bisa diraih akan otomatis turun dan
dibatasi," tegas Edho.
Rangkaian Monev KI Kalbar 2026
akan ditutup dengan rekapitulasi penilaian pada bulan Agustus dan diakhiri
dengan Malam Penganugerahan yang direncanakan akan diselenggarakan pada hari
Jumat, 11 September 2026 mendatang. Hasil penilaian ini nantinya akan dilaporkan
kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kalbar, serta dipublikasikan secara terbuka
kepada masyarakat luas. (Rilis Komisi Informasi Kalbar)*.
Editor : Heri
