KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – Pengurus Wilayah Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara (APIMSA) Kalimantan Barat menggelar Dialog Interaktif bertajuk “Kupas Tuntas Narasi Liar Regulasi PP 20 Tahun 2026 dan Jaminan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kalimantan Barat” di Pontianak.Akademisi Untan: UMKM Kalbar Harus Adaptif Hadapi Perlambatan Ekonomi Global dan Disrupsi Teknologi
Kegiatan yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi ruang diskusi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait regulasi PP 20 Tahun 2026 sekaligus membahas tantangan dan peluang pengembangan UMKM di tengah dinamika ekonomi global.
Salah satu narasumber, Akademisi sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D, menegaskan bahwa UMKM saat ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi global yang sedang mengalami perlambatan.
Menurutnya, berdasarkan laporan International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia masih menunjukkan tren melambat akibat berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik hingga dampak perubahan iklim yang memengaruhi rantai pasok dan distribusi bahan baku di berbagai negara.
"UMKM berada dalam ekosistem ekonomi yang besar. Ketika terjadi perlambatan ekonomi global, perang, maupun perubahan iklim, dampaknya akan dirasakan hingga ke pelaku usaha kecil melalui kenaikan biaya produksi dan terganggunya pasokan bahan baku," ujarnya.
Selain tantangan global, Nurul juga menyoroti perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku UMKM. Menurutnya, AI merupakan bentuk kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari.
Ia menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital berpotensi kehilangan pasar. Fenomena beralihnya konsumen dari toko fisik ke platform digital menjadi bukti bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha.
"Pelaku UMKM harus mulai memanfaatkan teknologi sederhana yang mudah dijangkau, seperti WhatsApp Business maupun platform digital lainnya untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing," katanya.
Dalam paparannya, Nurul menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih relatif positif dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5 persen. Namun, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, pertumbuhan ekonomi nasional idealnya mampu mencapai 8 persen.
Sementara itu, Kalimantan Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, bahkan berada di atas rata-rata nasional dengan angka sekitar 6,14 persen pada triwulan sebelumnya. Tingkat pengangguran juga relatif rendah, meskipun masih terdapat sekitar 200 ribu penduduk yang membutuhkan lapangan pekerjaan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan struktural berupa ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan komoditas. Kondisi tersebut membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
"Ketika harga sawit atau karet turun, daya beli masyarakat ikut melemah. Dampaknya akan dirasakan hingga ke warung-warung dan pelaku UMKM karena perputaran ekonomi menurun," jelasnya.
Selain itu, produktivitas sumber daya manusia dan literasi digital juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius. Kesenjangan kemampuan digital di kalangan pelaku UMKM dinilai masih cukup tinggi sehingga membutuhkan pendampingan berkelanjutan.
Sebagai langkah adaptasi, Nurul mendorong pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor yang rentan terdampak pelemahan nilai tukar rupiah. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan efisiensi operasional agar tetap mampu menjaga daya saing produk.
Ia juga melihat peluang besar dari sektor pariwisata dan pasar domestik. Pelemahan nilai tukar rupiah dapat menjadikan produk lokal lebih kompetitif di mata wisatawan mancanegara, terutama produk khas daerah yang memiliki identitas dan nilai budaya kuat.
"Produk-produk unggulan Kalimantan Barat seperti kopi, kuliner khas, kerajinan, dan berbagai produk lokal lainnya harus diperkuat dari sisi kualitas, kemasan, dan branding agar mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri sekaligus bersaing di pasar yang lebih luas," ungkapnya.
Lebih lanjut, Nurul menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi, dan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan UMKM. Kampus, menurutnya, dapat berperan melalui inkubator bisnis, pendampingan usaha, pelatihan digitalisasi, hingga membantu promosi produk lokal.
Menurutnya, sinergi tersebut juga sejalan dengan Poin-poin implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi fokus perguruan tinggi di bawah Kemendiktisaintek, khususnya tujuan SDGs seperti 1). Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 2.) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 3.) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, 4.) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Melalui dialog interaktif ini, APIMSA Kalbar berharap pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai regulasi pemerintah sekaligus mampu menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Tim Liputan)
Editor : Aan
