KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD usai menghadiri Rapat Paripurna pembacaan keputusan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kubu Raya. Bupati Sujiwo Tegaskan Komitmen Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD dalam Paripurna LKPJ 2025
Sujiwo menyampaikan, penyampaian LKPJ merupakan amanat konstitusi dan kewajiban kepala daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat.
“Setiap tahun kami wajib menyampaikan pertanggungjawaban. DPRD melakukan pendalaman, cek lapangan, hingga menghasilkan rekomendasi yang sangat konstruktif dan harus kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak ada alasan bagi jajaran pemerintah daerah untuk mengabaikan rekomendasi tersebut. Bahkan, dirinya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera merespons dan mengimplementasikan hasil rekomendasi DPRD.
Sujiwo juga mengingatkan pentingnya respons cepat di era digital, di mana masyarakat dapat dengan mudah mengawasi dan menilai kinerja pemerintah.
“Rakyat sekarang mudah mengakses dan memonitor kita. Maka OPD harus hadir di tengah masyarakat, responsif terhadap persoalan agar tidak berkembang menjadi masalah besar,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengapresiasi kerja keras pimpinan dan anggota DPRD yang telah melalui proses panjang hingga melahirkan rekomendasi. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat.
“Keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan bersama, begitu juga sebaliknya. Karena pemerintah daerah itu adalah Bupati dan DPRD,” katanya.
Meski dihadapkan pada tantangan fiskal, termasuk pemotongan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah, Sujiwo menegaskan pemerintah daerah tidak akan menyerah.
“Kita tidak boleh kibarkan bendera putih. Justru harus bangkit dengan semangat dan strategi,” ujarnya optimistis.
Ia juga mengungkapkan sejumlah capaian dan rencana pembangunan yang tengah berjalan, termasuk dukungan anggaran dari pusat yang mencapai ratusan miliar rupiah untuk infrastruktur, kesehatan, hingga pelayanan air bersih.
Namun demikian, Sujiwo menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur. Ia mengaku telah memberikan sanksi tegas, termasuk pemberhentian terhadap sejumlah ASN yang dinilai melanggar.
“Saya ingin semua serius. Program sudah kita siapkan, tinggal bagaimana OPD mengawal dan mengeksekusi dengan baik,” pungkasnya. (Tim Liputan)
Editor : Aan
