KALBARNEWS.CO.ID (SINTANG) – Pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan pendataan ulang warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Data yang valid dan lengkap tersebut diharapkan dapat memudahkan Pemkab Sintang dalam memberikan solusi serta bantuan yang tepat sasaran guna mengeluarkan mereka dari status kemiskinan.
Pemkab Sintang Akan Data Warga Miskin Lengkap dengan Nama dan Alamat
Hal tersebut ditegaskan Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, saat memberikan paparan pada Musrenbang untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang mencakup Kecamatan Kelam Permai, Sungai Tebelian, dan Dedai di Aula SMK Negeri 1 Sintang, Selasa, 10 Februari 2026.
Kurniawan menjelaskan, berdasarkan data sementara, jumlah warga miskin di Kabupaten Sintang mencapai 8 persen atau setara dengan sekitar 40 ribu orang. Kelompok ini memiliki penghasilan sekitar Rp640 ribu per bulan.
“Di antara 40 ribu orang tersebut, ada yang kondisinya lebih parah, yaitu mengalami kemiskinan ekstrem karena pendapatan mereka hanya Rp10.700 per hari atau sekitar Rp322 ribu per bulan. Masalah data orang miskin di Kabupaten Sintang saat ini adalah belum adanya BNBA, by name by address. Karena itu, Pak Wakil Bupati Sintang memerintahkan kami, termasuk Dinas PMD, untuk menyurati para kepala desa agar mengidentifikasi warga miskin, terutama yang miskin ekstrem. Apakah mereka penyandang disabilitas, lanjut usia, cacat permanen, atau orang tua tunggal seperti janda, semuanya harus didata,” terang Kurniawan.
Ia menegaskan, untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah harus mengetahui secara pasti siapa yang miskin, di mana mereka tinggal, bagaimana kondisi rumahnya, serta apa penyebab kemiskinan tersebut.
“Untuk mengentaskan kemiskinan ini, kita perlu tahu siapa yang miskin, di mana mereka, rumahnya di mana, dan apa yang menyebabkan mereka miskin. Maka kepala desa agar mendatangi langsung warganya yang miskin, mencatat dan mengumpulkan datanya, kemudian menyerahkannya ke Dinas PMD. Nanti data tersebut akan diolah dan dilaporkan kepada Pak Wakil Bupati Sintang selaku Ketua Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah,” jelasnya.
Kurniawan juga meminta agar pendataan dilakukan secara serius dan akurat. Ia menegaskan bahwa jika hasil pendataan menunjukkan angka kemiskinan lebih tinggi dari data sebelumnya, hal tersebut tidak menjadi masalah dan akan diverifikasi kembali.
“Jadi tolong didata benar-benar. Kalau ternyata data yang diperoleh lebih dari angka 8 persen selama ini, tidak apa-apa. Nanti akan kita verifikasi kembali. Ingat, salah satu fokus penggunaan dana desa tahun 2026 adalah penanganan kemiskinan ekstrem,” tegas Kurniawan. (Tim Liputan)
Editor : Aan
