KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) —Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menuntaskan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di seluruh 9 kecamatan lebih cepat dari jadwal. Hingga 30 Januari, seluruh tahapan Musrenbang kecamatan telah rampung, bahkan disebut sebagai yang tercepat dalam sejarah penyusunan perencanaan daerah. (31/1/2026).
Musrenbang 9 Kecamatan Tuntas Sujiwo: Percepatan Musrenbang Demi Pelayanan Publik Lebih Cepat
Bupati Kubu Raya Sujiwo menyampaikan percepatan ini dilakukan agar proses perencanaan dan penganggaran daerah bisa segera masuk ke tahap berikutnya, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih fokus menjalani ibadah di bulan Ramadan.
“Alhamdulillah, Musrenbang 9 kecamatan sudah tuntas. Ini mungkin yang tercepat sepanjang sejarah. Kita kejar sebelum Ramadan supaya semuanya lebih tenang dan lebih cepat manfaatnya dirasakan rakyat,” ujar Sujiwo.
Ia menjelaskan, percepatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan APBD benar-benar menjadi instrumen pelayanan publik. Mulai dari musyawarah dusun, desa, kecamatan, konsultasi publik, hingga pembahasan bersama DPRD, seluruh proses diarahkan agar hak rakyat bisa segera direalisasikan.
“APBD itu isinya kerja untuk rakyat. Kalau prosesnya lama, hak rakyat juga terlambat sampai. Karena itu harus cepat,” tegasnya.
Sujiwo juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah, khususnya Dinas PUPR, agar proses lelang proyek sudah tuntas paling lambat Juni 2026, dengan toleransi hingga Juli hanya untuk kondisi force majeure. Langkah ini diambil agar pembangunan fisik bisa berjalan optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Terkait arah pembangunan, Sujiwo menyampaikan bahwa ke depan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak hanya berfokus pada infrastruktur jalan. Ia menilai sektor lain juga membutuhkan perhatian serius, terutama pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan.
“Kondisi bangunan SD dan SMP kita sekitar 60 persen rusak ringan hingga rusak berat. Puskesmas juga banyak yang tidak ideal dan alat kesehatannya sudah rusak. Sektor pertanian dan perikanan yang dulu menjadi kekuatan daerah harus kita hidupkan kembali,” ungkapnya.
Di tengah tantangan fiskal akibat pemotongan anggaran hingga Rp397 miliar—terbesar di tingkat kabupaten—Sujiwo memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa pemotongan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik.
“Saya pastikan, meskipun kita dipotong besar, pelayanan dasar rakyat tidak boleh terganggu,” katanya.
Khusus di sektor kesehatan, Sujiwo memberikan penekanan keras kepada seluruh jajaran layanan kesehatan. Ia menegaskan tidak ingin ada satu pun warga miskin kehilangan nyawa karena persoalan biaya atau administrasi.
“Kesehatan adalah hak dasar rakyat dan amanat konstitusi. Saya tidak ingin mendengar ada rakyat miskin meninggal karena tidak punya BPJS atau tunggakan. Keselamatan nyawa rakyat harus jadi prioritas utama, dan saya bertanggung jawab penuh,” tegas Sujiwo.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kubu Raya. (Tim Liputan)
Editor : Aan
