BI Kalbar: Ekonomi Tumbuh 5,30 Persen, Inflasi Terendah se-Kalimantan

Editor: Redaksi author photo

BI Kalbar: Ekonomi Tumbuh 5,30 Persen, Inflasi Terendah se-Kalimantan
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren percepatan yang positif. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, memaparkan bahwa secara kumulatif hingga Triwulan IV-2025 (yoy), ekonomi Kalbar tumbuh sebesar 5,30 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian kumulatif hingga Triwulan III-2024 (ctc) yang tercatat 4,87 persen.

Hal tersebut disampaikan Doni dalam kegiatan coffee morning bincang media di Cafe Pokha (Pojok Khatulistiwa) Pontianak, Selasa (10/2/2026). Ia juga menjelaskan bahwa secara global, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diprakirakan sedikit melambat menjadi 3,2 persen, dibandingkan capaian 2025 sebesar 3,3 persen.

Di tingkat regional, kondisi ekonomi Kalimantan Barat dinilai lebih baik dibandingkan provinsi lain di Kalimantan, terutama dari sisi inflasi. Pada Desember 2025, inflasi tahunan (yoy) Kalbar tercatat 1,85 persen dan meningkat menjadi 3,33 persen pada Januari 2026. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain seperti Kalimantan Selatan yang mencapai 4,66 persen pada Januari 2026 dan Kalimantan Tengah sebesar 4,09 persen.

Secara bulanan (mtm), inflasi Kalbar juga relatif terkendali, yakni 0,28 persen pada Desember 2025 dan 0,27 persen pada Januari 2026. Capaian ini menjadi salah satu indikator stabilitas harga yang terjaga di daerah.

Dari sisi stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara tahunan (yoy) meningkat 8,56 persen menjadi Rp88,20 triliun. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada giro sebesar 15,25 persen senilai Rp13,99 triliun, disusul tabungan tumbuh 9,36 persen (Rp52,63 triliun) dan deposito 2,72 persen (Rp21,55 triliun).

Sementara itu, kredit perbankan di Kalbar juga tumbuh 6,82 persen (yoy) dengan total Rp105,86 triliun. Kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi 16,12 persen (Rp41,86 triliun), diikuti kredit konsumsi 5,79 persen (Rp38,40 triliun). Namun, kredit modal kerja mengalami kontraksi sebesar -4,30 persen (Rp25,60 triliun).

Di sektor perbankan syariah, DPK syariah tumbuh 5,51 persen menjadi Rp5,92 triliun, sedangkan pembiayaan syariah meningkat 5,89 persen senilai Rp11,30 triliun.

Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga menunjukkan perkembangan signifikan. Implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 pada program elektronifikasi pendapatan dan belanja negara melalui QRIS dan BI-Fast telah mencapai 100 persen. Skor Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kalbar tercatat 89,8 persen.

Pengguna QRIS di Kalbar per Desember 2025 mencapai 781.800 user atau 104 persen dari target, dengan volume transaksi 64,9 juta transaksi (183,45 persen dari target). Jumlah merchant QRIS tercatat 485.732 atau 111,38 persen dari target, dengan dominasi pelaku usaha mikro sebesar 70 persen.

Secara nasional, pengguna QRIS telah mencapai 58 juta user dengan 40 juta merchant dan volume transaksi 6,5 miliar.

Volume transaksi BI-Fast di Kalbar tercatat 4,98 juta transaksi, sedangkan transaksi melalui BI-RTGS mencapai Rp24 triliun. Pertumbuhan e-commerce juga melonjak 38 persen (yoy) dengan nominal belanja Rp787,73 miliar.

Di sektor ketahanan pangan, realisasi beras SPHP tahun 2025 mencapai 36,77 ribu ton atau 99,08 persen dari target. Penyaluran bantuan pangan kepada 294.391 penerima bantuan pangan (PBP) terealisasi 100 persen. Selain itu, telah dibangun tambahan empat gudang pangan Bulog di Kabupaten Ketapang, Sambas, Landak, dan Bengkayang.

Untuk proyek strategis nasional, Kalbar mencatat target investasi sebesar Rp104,55 triliun di Kabupaten Mempawah yang mencakup hilirisasi bauksit-alumina, pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase II, serta new aluminium smelter. Sejumlah kawasan industri lain juga dikembangkan di Kabupaten Landak, Ketapang, dan Pulau Penebang.

Ke depan, Bank Indonesia Kalbar akan terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi, pengembangan UMKM dan ekonomi syariah, serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (Tim Liputan)

Editor : Aan

Share:
Komentar

Berita Terkini