KALBARNEWS.CO.ID (SINTANG) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang membeberkan sejumlah isu strategis pembangunan tahun 2027 sekaligus kondisi riil Kecamatan Serawai dan Ambalau saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Serawai, Senin (2/2/2026).
Bappeda Sintang Paparkan Isu Strategis Perencanaan 2027 dan Kondisi Riil Serawai–Ambalau
Sekretaris Bappeda Kabupaten Sintang, Kusmara Amijaya, menjelaskan terdapat empat isu strategis utama yang menjadi fokus penyelesaian pada tahun 2027. Isu pertama adalah masih rendahnya Indeks Infrastruktur Kabupaten Sintang, khususnya kondisi jalan mantap yang pada tahun 2025 baru mencapai sekitar 12,07 persen.
Isu kedua berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih bergerak lambat. Hal ini tercermin dari pendapatan per kapita Kabupaten Sintang yang baru mencapai Rp46,17 juta, masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp52,7 juta.
“Isu ketiga, Indeks Pembangunan Manusia memang terus meningkat, tetapi belum signifikan. Angka stunting masih cukup tinggi, begitu juga dengan anak putus sekolah. Isu keempat adalah capaian nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang masih di bawah target, mencerminkan tata kelola pemerintahan yang belum optimal,” ujar Kusmara.
Kusmara juga memaparkan kondisi riil Kecamatan Serawai. Dengan jumlah penduduk 24.462 jiwa dan 38 desa, baru tiga desa yang telah mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF).
Persentase rumah layak huni mencapai 88,68 persen. Kecamatan Serawai memiliki 11 PAUD, 29 SD, dan 8 SMP, serta fasilitas kesehatan berupa satu rumah sakit, dua puskesmas pembantu, dan 15 poskesdes. Akses sanitasi baru mencapai 58,48 persen, air bersih 51,17 persen, dan elektrifikasi baru menjangkau 10 desa atau sekitar 26,32 persen.
Sementara itu, Kecamatan Ambalau memiliki 14.051 jiwa penduduk yang tersebar di 30 desa. Sebanyak sembilan desa telah berstatus ODF. Fasilitas pendidikan meliputi delapan PAUD, 28 SD, dan enam SMP. Rumah layak huni mencapai 84,85 persen, sanitasi 48,97 persen, air bersih 39,89 persen, dan elektrifikasi baru menjangkau tiga desa. Fasilitas kesehatan terdiri dari satu puskesmas, delapan pustu, dan tiga poskesdes.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kusmara menyebutkan terdapat tiga program prioritas utama pada tahun 2027, yakni Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, serta Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman. Selain itu, terdapat 12 program penunjang lainnya.
Ia juga menyampaikan bahwa APBD Kabupaten Sintang tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,939 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261 miliar dan dana transfer Rp1,663 triliun. Penurunan kapasitas APBD tersebut menuntut kecamatan untuk mengarahkan desa agar memaksimalkan penggunaan Dana Desa sesuai prioritas pembangunan.
“Selain itu, pembangunan juga harus difasilitasi melalui akses sumber pendanaan alternatif seperti CSR perusahaan, kemitraan swasta, serta program dari pemerintah pusat dan provinsi,” tutup Kusmara. (Tim Liputan)
Editor: Aan
.jpeg)
