KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas instansi dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur transportasi air, khususnya pada dua titik penyeberangan vital yakni Dermaga Sungai Nipah yang menghubungkan Kecamatan Rasau Jaya dan Teluk Pakedai, serta Dermaga Pinang Luar–Rasau Jaya yang menjadi jalur utama masyarakat menuju Kecamatan Kubu. (12/11/2025).
Bupati Sujiwo Dorong Kolaborasi Antarpihak Tangani Kerusakan Dermaga Sungai Nipah dan Pinang Luar
Bupati Sujiwo menjelaskan bahwa kondisi kedua dermaga tersebut saat ini sudah sangat memprihatinkan dan bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna. Ia menyebut, keluhan masyarakat terus berdatangan dan telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Dermaga ini setiap hari ramai dilaporkan ke kanal Halo Bupati, karena kondisinya sudah mengarah ke tahap membahayakan. Yang di Parepare sudah rapuh, sementara di Pinang Luar jalannya dan halaman menuju dermaga sudah seperti kubangan, membuat kendaraan sulit melintas,” ungkap Sujiwo.
Bupati Sujiwo menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebelumnya telah berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan.
Namun, karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemkab Kubu Raya memutuskan untuk mengembalikan aset dermaga tersebut kepada Kementerian Perhubungan, agar penanganannya dapat dilakukan langsung melalui APBN.
“Kami sudah sampaikan penolakan penyerahan aset itu karena daerah belum siap secara anggaran. Jadi sekarang statusnya kembali menjadi aset Kemenhub melalui Balai BPTD, dan mereka sudah menyiapkan alokasi anggarannya,” jelasnya.
Meski begitu, Sujiwo menuturkan bahwa persoalan tidak berhenti pada dermaga saja. Area halaman dan jalur akses menuju dermaga ternyata merupakan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Karena itu, penanganan menyeluruh membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Tadi kami sudah diskusikan dua rencana. Pertama, meminta dukungan APBN agar penanganan dermaga, halaman, dan jalan bisa dilakukan sekaligus. Kedua, apabila APBN tidak mengakomodir, maka Pemerintah Provinsi bisa menganggarkan lewat APBD tahun 2026,” ujarnya.
Bupati Sujiwo juga mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat yang telah meninjau langsung kondisi lapangan bersama tim Pemkab Kubu Raya dan BPTD.
Ia berharap Gubernur Kalbar dapat memberikan perhatian dan menyetujui penganggaran perbaikan tersebut.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Antara dermaga, halaman, dan jalan itu satu kesatuan. Karena itu, kami perlu dukungan penuh dari provinsi dan pusat agar bisa cepat ditangani. Jangan sampai baru viral baru kita bergerak, prinsipnya harus ‘no viral, no respon’,” tegasnya.
Bupati Sujiwo menyampaikan bahwa koordinasi akan segera ditindaklanjuti melalui pertemuan resmi yang melibatkan BPTD, Dinas Perhubungan Provinsi, ASDP, dan instansi teknis lainnya, untuk memastikan langkah konkret dalam penanganan dua dermaga tersebut.
“Harapan saya, setelah rapat koordinasi nanti, semua pihak sudah punya kesepahaman yang jelas. Karena ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Kita tidak bisa menunda lagi,” tutup Bupati Sujiwo.(ln)
Editor : Aan
