![]() |
Wapres Gibran dan Presiden Prabowo Bahas Percepatan Sekolah Rakyat Rintisan 2025 di Istana Merdeka |
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama
sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas yang dipimpin
langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat
tersebut secara khusus membahas penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat Rintisan
Tahun Ajaran 2025–2026 yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam
pemerataan akses pendidikan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo
menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat harus menjadi solusi nyata bagi
masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pendidikan berkualitas
secara gratis.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar
program, ini adalah komitmen kita untuk memastikan bahwa tidak ada anak bangsa
yang tertinggal dari pendidikan hanya karena faktor ekonomi,” tegas Prabowo.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf,
dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan telah
resmi dimulai sejak 14 Juli 2025. Hingga saat ini, program tersebut telah
berjalan lancar di 63 titik lokasi di seluruh Indonesia.
“Target kita di tahun pertama ini
adalah menampung lebih dari 15 ribu siswa dari berbagai daerah, dengan
melibatkan lebih dari 2.000 guru dan 4.000 tenaga kependidikan lainnya,” jelas
Saifullah Yusuf.
Program Sekolah Rakyat Rintisan
ini dirancang sebagai model pendidikan berbasis komunitas yang mengedepankan
prinsip gotong royong, dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta
partisipasi aktif masyarakat.
Wakil Presiden Gibran menekankan
pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program ini berjalan
optimal. Ia juga meminta agar data siswa dari keluarga kurang mampu segera
dipetakan secara akurat agar program ini tepat sasaran.
“Tidak boleh ada birokrasi yang
menghambat program ini. Anak-anak harus segera mendapatkan hak pendidikannya,”
ujar Gibran.
Rapat tersebut dihadiri oleh
sejumlah menteri terkait, di antaranya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Keuangan, yang semuanya
berkomitmen untuk mempercepat implementasi Sekolah Rakyat Rintisan agar mampu
menjangkau lebih banyak daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). (tim
liputan).
Editor : Heri