KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda), Senin (25/82025). Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan bahwa seluruh mekanisme pembahasan Perda akan dijalankan sesuai prosedur hingga nantinya ditetapkan dalam pendapat akhir sebagai pengesahan.
Sujiwo: Pembangunan Kubu Raya Tak Akan Bebani Masyarakat
Dalam penyampaiannya, Sujiwo menekankan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) memang menjadi salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan. Namun, pihaknya tidak ingin membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
“Sudah lima tahun terakhir kita tidak melakukan updating atau kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun NJOP. Meski ada edaran, kami berharap BPK bisa memahami. Prinsipnya kami tidak ingin memberatkan rakyat,” tegasnya.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan pembangunan, terutama infrastruktur, Sujiwo menyebut pemerintah daerah akan melakukan berbagai terobosan melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah provinsi, hingga DPRD.
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga akan menggandeng pihak ketiga, khususnya pelaku usaha, agar menunaikan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungannya (CSR).
“CSR ini harus benar-benar ditunaikan dengan baik, terutama untuk masyarakat sekitar lokasi usaha. Dengan cara ini, pembangunan bisa berjalan tanpa harus menambah beban masyarakat,” jelasnya.
Sujiwo optimistis, langkah komunikasi lintas pihak serta pemanfaatan CSR akan menjadi solusi agar pembiayaan pembangunan berjalan maksimal tanpa menekan kemampuan ekonomi warga. (Tim Liputan)
Editor : Aan
