 |
| Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menghadiri Forum GAPKI |
KALBARNEWS.CO.ID (KETAPANG) – Bupati
Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menghadiri Forum GAPKI (Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit) Borneo ke-8 tahun 2025 yang digelar di Kalimantan
Barat dengan tema “Harmonisasi Kemitraan untuk Mendukung Ketahanan Pangan
Nasional dan Tata Kelola Sawit yang Kondusif”. Acara tersebut berlangsung pada hari
Jumat (22/08/2025) di Hotel Aston Pontianak.
Dalam forum tersebut, Bupati
Alexander hadir sebagai narasumber dan membagikan pengalamannya dalam menangani
konflik lahan yang kompleks di wilayah Kabupaten Ketapang.
Ia mengungkapkan, salah satu
kasus konflik berhasil diselesaikan hanya dalam waktu tujuh hari setelah ia
memberikan dua opsi kepada pihak perusahaan: menyerahkan kasus ke penegak hukum
atau melakukan kalkulasi bisnis untuk mencari solusi.
“Banyak persoalan bukan
semata-mata karena substansi masalah, tetapi lebih pada lemahnya komunikasi dan
ketidakmampuan para pihak untuk berkomunikasi secara efektif,” jelasnya.
Selain konflik lahan, Alexander
juga menyoroti berbagai persoalan lain di sektor perkebunan, seperti
pengelolaan plasma, peran koperasi, hingga praktik pencurian kelapa sawit.
Ia menegaskan, permasalahan tidak
sepenuhnya bersumber dari masyarakat atau pengurus koperasi, tetapi juga kerap
melibatkan unsur internal perusahaan.
Ia bahkan menepis anggapan bahwa
praktik korupsi hanya terjadi di birokrasi pemerintahan. Alexander mencontohkan
kasus seorang manajer perusahaan yang justru tertangkap karena terlibat
pencurian sawit.
“Perusahaan juga harus melakukan
introspeksi, membersihkan internalnya dari praktik curang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan
bahwa izin investasi di sektor perkebunan maupun pertambangan sejatinya
diberikan untuk mendorong kesejahteraan bersama. Karena itu, menurutnya,
penting menjaga keseimbangan antara tiga pilar utama: pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
“Keuntungan dari investasi tidak
boleh hanya dieksploitasi oleh perusahaan. Harus ada pembagian yang adil,
sehingga masyarakat ikut sejahtera dan daerah bisa lebih maju,” pungkasnya.
(tim liputan).
Editor : Heri
