Masa Depan Bantuan Internasional Pasca Pembubaran USAID
KALBARNEWS.CO.ID (AMERIKA SERIKAT) - United States Agency for International Development (USAID), badan pembangunan internasional milik Amerika Serikat, dipastikan akan ditutup.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Department of Government Efficiency (DOGE) AS, Elon Musk, dalam sesi X Spaces pada Senin, 3 Februari 2025. Musk menyatakan bahwa ia telah berdiskusi secara mendalam dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan mendapatkan persetujuan untuk menutup USAID. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah.
Dana bantuan yang sebelumnya diberikan kepada lebih dari 100 negara, termasuk negara-negara miskin, akan dialihkan ke program bantuan kemanusiaan yang lebih sejalan dengan kebijakan "Make America Great Again" (MAGA). Musk juga secara terbuka mengkritik USAID dengan menyebutnya sebagai "sarang ular berbisa kaum Marxis kiri radikal" yang menentang kepentingan Amerika Serikat. Bahkan, ia menuduh lembaga ini sebagai alat CIA yang mendanai penelitian senjata biologis, termasuk yang diduga berkaitan dengan awal mula pandemi COVID-19.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan ini, USAID akan diintegrasikan ke dalam Departemen Luar Negeri AS. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengklaim telah ditunjuk sebagai Direktur USAID, menyusul pernyataan Elon Musk bahwa Trump telah menyetujui pembubaran lembaga tersebut.
Keputusan ini memicu kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak, terutama di kalangan pegawai USAID. Selama ini, USAID dikenal sebagai lembaga independen, dan langkah Trump dalam mengambil alihnya dianggap melanggar regulasi. Penutupan USAID juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai dampaknya terhadap negara-negara penerima bantuan, termasuk Indonesia.
USAID didirikan pada 1961 di bawah kepemimpinan Presiden John F. Kennedy untuk mengelola program bantuan AS di berbagai sektor, seperti kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa program yang selama ini mendapat dukungan USAID di Indonesia antara lain:
Program Vaksinasi Polio Sejak 2023, USAID telah mengucurkan lebih dari 3,2 juta dolar AS (sekitar Rp48,4 miliar) untuk membantu Indonesia menangani wabah polio. USAID bekerja sama dengan WHO dalam mendistribusikan 31 juta dosis vaksin polio nOPV2 ke jutaan anak di berbagai wilayah, termasuk Aceh dan Papua. Program ini menjadi semakin penting setelah Indonesia kembali melaporkan tiga kasus polio di Pidie, Aceh, pada tahun 2022.
Penurunan Stunting di Papua USAID berperan dalam program Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia (PASTI)-Papua, yang diluncurkan pada 13 September 2023. Program ini dijalankan bersama Kementerian Kesehatan RI dan PT Freeport Indonesia untuk mempercepat penurunan angka stunting di Mimika, Nabire (Papua Tengah), dan Asmat (Papua Selatan). Dengan dana sebesar 4 juta dolar AS, program ini mendukung pembangunan nasional di sektor kesehatan.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka stunting di Papua Tengah mencapai 39,4 persen dengan 46.128 kasus, sedangkan di Papua Selatan prevalensinya sebesar 25 persen dengan 33.304 kasus.
Program HIV-AIDS dan Air Minum Pada 2023, pemerintah AS mengalokasikan 72 miliar dolar AS untuk berbagai program bantuan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dana ini digunakan untuk meningkatkan akses kesehatan perempuan, sanitasi air, penanganan HIV-AIDS, keamanan energi, dan antikorupsi. USAID juga berkontribusi dalam program IUWASH Tangguh, yang bertujuan meningkatkan akses air minum berkualitas. Salah satu bentuk dukungan USAID adalah membantu Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengembangkan sistem Zona Air Minum Prima (ZAMP) di Pematangsiantar, Sumatera Utara.
Pada 10 Desember 2024, sistem ZAMP di Perumahan Meranti Permai, Pematangsiantar, resmi diluncurkan oleh Wali Kota. Program ini menyediakan air berkualitas tinggi selama 24 jam untuk 213 rumah tangga dan memenuhi standar Kementerian Kesehatan RI.
Sehubungan dengan keputusan penutupan USAID, lembaga tersebut telah mengumumkan melalui akun Instagram resminya bahwa tiga program bantuan yang sebelumnya telah disepakati kini dibatalkan. Ketiga program yang dibatalkan adalah:
Solicitation No. 72049725R00001 – Resident Hire USPSC Infectious Disease Advisor, GS-13
Solicitation No. 72049725R10002 – USAID CCNPSC Project Management Specialist (Tuberculosis), FSN-10
Solicitation No. 72049725R10004 – USAID CCNPSC Project Management Specialist (Urban Resilience Lead), FSN-11
Pemerintah Indonesia telah mulai bersiap menghadapi kemungkinan dampak dari penutupan USAID. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah "Roy" Soemirat, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai program-program yang terkena dampaknya. Roy menjelaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan AS dalam Bilateral Development Cooperation Framework 2020-2026 masih berjalan, dan pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah AS mengenai kelanjutan hibah yang telah disepakati sebelumnya.
Meskipun demikian, Roy menegaskan bahwa hubungan diplomatik Indonesia-AS yang telah terjalin selama 75 tahun akan tetap kuat. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil oleh AS maupun negara mitranya selalu melalui pertimbangan matang dengan prinsip saling menghormati. Ia juga meyakini bahwa jika ada dampak signifikan akibat kebijakan ini, kedua negara dapat berdialog untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
Sebagai badan independen pemerintah AS, USAID selama ini memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang menghadapi bencana, berjuang keluar dari kemiskinan, maupun yang sedang melakukan reformasi demokrasi. Dengan ditutupnya USAID, dunia kini menanti bagaimana kebijakan AS selanjutnya dalam menyalurkan bantuan internasionalnya. Sementara itu, negara-negara yang selama ini bergantung pada bantuan USAID, termasuk Indonesia, harus mencari solusi alternatif untuk mempertahankan program-program yang telah berjalan. (Tim Liputan).
Editor : Lan
