Bahlil Pastikan Penataan Distribusi Elpiji 3 Kg Agar Subsidi Tepat Sasaran
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Sedang hangat diperbincangkan publik terkait kebijakan terbaru mengenai penyaluran gas Elpiji 3 kilogram (kg) yang tidak lagi didistribusikan hingga ke tingkat pengecer. Kebijakan ini berarti masyarakat hanya dapat membeli tabung gas tersebut langsung di pangkalan resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
Wacana ini kemudian menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang terbiasa membeli gas Elpiji 3 kg di warung atau pengecer terdekat. Akibat kebijakan tersebut, kini banyak warga yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan Elpiji 3 kg di pengecer, sehingga harus mendatangi pangkalan resmi untuk membelinya.
Menanggapi isu ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kondisi tersebut bukanlah tanda kelangkaan gas Elpiji 3 kg di pasaran.
"Kelangkaan daripada LPG itu sebenarnya nggak ada, nggak ada. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025, volumenya sama, dan kami siapkan sekarang," ujar Bahlil kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 2 Februari 2025.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyatakan bahwa pemerintah tengah merancang aturan baru untuk mengubah status para pengecer menjadi pangkalan resmi. Dengan demikian, masyarakat dapat membeli gas Elpiji 3 kg dengan harga yang lebih sesuai dan tidak mengalami lonjakan harga akibat rantai distribusi yang terlalu panjang.
DPR dan Pemerintah Bahas Solusi untuk Gas Elpiji 3 kg
Terkait dengan persoalan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah melakukan komunikasi intensif guna menampung aspirasi publik. Dari hasil komunikasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Prabowo memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas Elpiji 3 kg. Keputusan ini diambil setelah melihat dampak dari kebijakan sebelumnya yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut.
Arahan Prabowo: Pengecer Elpiji 3 kg Harus Kembali Beroperasi
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan hasil komunikasi antara DPR dan pemerintah terkait penyaluran Elpiji 3 kg.
Menurut Dasco, Prabowo telah menginstruksikan Menteri ESDM agar pengecer kembali diizinkan menjual gas Elpiji 3 kg, sembari melakukan penertiban agar pengecer bisa beralih status menjadi agen sub-pangkalan secara bertahap.
"Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub-pangkalan secara parsial," ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa keputusan awal yang melarang pengecer menjual gas Elpiji 3 kg bertujuan untuk menertibkan harga di pasaran. Namun, setelah melihat kondisi masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas bersubsidi, Prabowo memutuskan untuk turun tangan dan merevisi kebijakan tersebut.
“Keputusan ini bukan berasal dari Presiden Prabowo untuk melarang pengecer menjual gas, tetapi setelah melihat situasi dan kondisi di lapangan, Presiden langsung turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa kembali berjualan. Namun, sambil berjalan, para pengecer ini nantinya akan didorong untuk menjadi sub-pangkalan yang terdaftar secara resmi agar distribusi gas bersubsidi lebih tertata dengan baik,” jelas Dasco.
Sidak Elpiji 3 kg: Prabowo Panggil Menteri ESDM ke Istana
Sebelumnya, akibat kisruh terkait distribusi Elpiji 3 kg, Prabowo sempat memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil melaporkan hasil inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah wilayah terkait distribusi Elpiji 3 kg. Menurutnya, kondisi di lapangan mulai menunjukkan perbaikan setelah kebijakan penertiban pengecer dilakukan.
"Saya tadi sidak turun ke lapangan untuk mengecek kondisi terakhir, dan alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus. Kondisinya sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya," kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan penataan distribusi Elpiji 3 kg dilakukan demi memastikan subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Penataan Penjualan Elpiji 3 kg untuk Efisiensi Subsidi
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan ulang dalam sistem distribusi Elpiji 3 kg agar subsidi yang diberikan pemerintah bisa lebih efisien dan tepat sasaran.
Menurutnya, saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp87 triliun per tahun untuk subsidi gas Elpiji 3 kg bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Yang kita lakukan ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Saat ini, subsidi untuk Elpiji 3 kg mencapai Rp87 triliun per tahun," ujar Bahlil.
Dengan adanya kebijakan terbaru ini, diharapkan distribusi gas Elpiji 3 kg dapat lebih tertata dengan baik, masyarakat tetap bisa mendapatkan gas bersubsidi dengan harga yang wajar, serta subsidi yang diberikan pemerintah tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. (Tim Liputan).
Editor : Lan
