Utusan Trump Singgung Indonesia dalam Rencana Relokasi Warga Gaza: Kontroversi dan Reaksi Internasional
KALBARNEWS.CO.ID (AMERIKA SERIKAT) - Utusan Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, telah menyoroti Indonesia dalam pernyataannya terkait konflik di Jalur Gaza. Dalam upayanya untuk menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, Witkoff sedang mempertimbangkan kunjungan langsung ke Gaza dan telah menyinggung kemungkinan Indonesia sebagai lokasi relokasi sementara bagi sekitar dua juta warga Gaza selama proses pembangunan kembali wilayah tersebut. Informasi ini diungkapkan oleh seorang pejabat transisi yang memahami proses tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh NBC.
"Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, termasuk ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk beberapa dari mereka," paparnya Pejabat transisi tersebut mengutip Witkoff.
Witkoff berencana menghabiskan beberapa minggu di Timur Tengah untuk mencari solusi atas gejolak yang terjadi di lapangan. Ia khawatir bahwa ketegangan yang ada dapat membatalkan kesepakatan gencatan senjata dan menghentikan pembebasan sandera yang ditahan Hamas. Selain itu, ia ingin memastikan stabilitas jangka panjang bagi warga Israel dan Palestina yang terkena dampak perang.
Kesepakatan gencatan senjata sendiri dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, yang berlangsung sekitar enam minggu, melibatkan pembebasan sandera dari kedua belah pihak. Tahap kedua akan dinegosiasikan selama tahap pertama dan diharapkan menghasilkan pembebasan sandera tambahan serta penarikan pasukan Israel dari Gaza. Tahap terakhir bertujuan untuk mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali Gaza.
Relokasi sementara warga Gaza, sebagaimana yang diusulkan, telah menuai kontroversi. Banyak warga Palestina dan negara-negara Arab lainnya menilai langkah ini dapat menjadi awal dari upaya Israel untuk memaksa mereka meninggalkan tanah mereka. Sampai saat ini, belum jelas apakah warga Gaza bersedia dipindahkan.
Menanggapi penyebutan nama Indonesia dalam wacana relokasi tersebut, Kementerian Luar Negeri RI telah mengeluarkan pernyataan resmi. Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, menyatakan pada Senin, 20 Januari 2025, bahwa pemerintah Indonesia belum menerima informasi resmi dari pihak Amerika Serikat mengenai hal ini.
"Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini," tegasnya.
Witkoff sendiri menegaskan bahwa kunjungannya ke Gaza bertujuan untuk memahami dinamika langsung di lapangan, bukan hanya mengandalkan informasi dari Israel atau Palestina. Namun, ia juga mengingatkan akan potensi kelompok-kelompok ekstremis dari kedua belah pihak untuk menggagalkan proses perdamaian.
"Ingat, ada banyak orang radikal, baik dari Hamas maupun sayap kanan Israel, yang terdorong untuk meledakkan seluruh kesepakatan ini," tuturnya.
Langkah Witkoff ini telah menjadi sorotan global, terutama dalam konteks upaya menciptakan perdamaian di kawasan yang penuh konflik tersebut. Usulan relokasi warga Gaza ke Indonesia, meskipun masih berupa wacana, telah memicu perdebatan dan menimbulkan pertanyaan tentang implikasi politik, kemanusiaan, dan hukum internasional yang terkait. Kejelasan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia dan pihak-pihak terkait sangat dinantikan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi ini.(Tim Liputan).
Editor : Lan