 |
| H Sujiwo, SE, M.Sos Pastikan Diri Maju Sebagai Bupati Kubu Raya |
KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) - Wakil Bupati Kubu Raya periode 2019-2024
Sujiwo memastikan siap maju di Pilkada Kubu Raya 2024. Politikus PDI Perjuangan
itu bahkan sudah menyiapkan konsep untuk mengakselerasi kemajuan daerah paling
belia di Kalbar tersebut.
Konsep yang ditawarkan Sujiwo
untuk memajukan Kubu Raya ialah mempercepat kemandirian desa. Dia berpandangan
bahwa daerah akan sulit maju jika desa-desanya masih belum maju dan mandiri.
"Konsep saya ke depan ialah
mewujudkan Kubu Raya yang mandiri, maju, dan sejahtera. Untuk mewujudkan itu,
maka desa harus kita jadikan garda terdepan. Membangun daerah harus dimulai
dari desa. Saya pribadi berkeyakinan, jika selama lima tahun 75 persen saja
desa kita berstatus mandiri, maka secara otomatis daerahnya juga akan maju,
sejahtera, dan mandiri," ucapnya saat diwawancarai wartawan di Kubu Raya pada hari Sabtu (20 April 2024).
Sujiwo menerangkan, upaya
mengakselerasi kemandirian desa itu akan ia mulai dengan menaikkan honor
perangkat desa, BPD, serta pengurus RT dan RW. Menurutnya, peranan aparatur
desa baru bisa berjalan optimal jika mereka dalam kondisi sejahtera.
"Seluruh potensi yang ada di
desa baru bisa diangkat ketika semuanya, dari mulai RT, RW, BPD, dusun, dan
perangkat desa mengambil peran masing-masing secara optimal. Pertanyaannya,
bagaimana kemudian kita bisa menuntut mereka berperan maksimal sementara yang
mereka terima tiap bulan jauh dari kata layak," imbuhnya.
"Oleh sebab itu, konsep dari
saya, mereka harus diberikan penghargaan lebih dulu berupa kenaikan honor.
Sudah saatnya honor RT, RW, dusun, kades, dan perangkat desa untuk
dirasionalisasikan. Saya pikir itu bisa dilakukan dengan kondisi sekarang yang
APBD kita yang sudah mencapai Rp1,6 triliun," lanjutnya.
Selain mempercepat kemandirian
desa, dalam upaya mewujudkan Kubu Raya yang maju, mandiri, dan sejahtera,
Sujiwo juga berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber pendanaan pembangunan di
luar APBD. Dia berkeyakinan kalau akselerasi pembangunan tidak akan berjalan
maksimal jika pemerintah daerah semata-meata mengandalkan APBD sebagai sumber
pendanaan.
"Ada banyak daerah yang
realisasi APBD-nya lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai. Kalau sudah
begitu, apa yang kemudian mau kita pakai untuk memperbaiki jalan, membangun
sekolah, dan bikin puskesmas? Ke depan, yang seperti ini harus kita perbaiki.
Tidak boleh kemudian kita cuma mengandalkan APBD karena di luar sana masih
banyak sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak melanggar regulasi,
seperti APBN, CSR, dana umat, dan seterusnya," tutup Bendahara DPD PDI
Perjuangan Kalimantan Barat tersebut. (tim
liputan).
Editor
: Heri
.jpg)
.jpeg)
