Langkah Konkret BKKBN Kalbar Mengatasi Kekurangan Penyuluh di Kabupaten Ketapang
KALBARNEWS.CO.ID (KETAPANG) - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Pintauli Romangasi Siregar melakukan pertemuan dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kabupaten Ketapang. Pertemuan digelar di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSP3AKB), jalan Hos Cokroaminoto, Rabu (17/01/2024) pagi.
Dalam pertemuan ini dibahas perihal kurangnya Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kabupaten Ketapang. Kurangnya SDM yang bertugas untuk melakukan pendataan juga jadi salah satu kendala BKKBN untuk mengambil langkah intervensi dari sejumlah program yang sudah berjalan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Pintauli Romangasi Siregar menyampaikan dari 20 hanya ada 8 kecamatan yang terisi oleh PKB. Padahal sejatinya sesuai aturan yang ada satu PKB nya paling tidak melakukan tugas di 3 Desa.
"Jumlah SDM yang mengelola sangat minim di Ketapang, dari 20 kecamatan yang terisi hanya 8, yang lain kita gunakan salah satu Kasi di kecamatan jadi penanggung jawab di kecamatan. Seharusnya tiap desa itu harusnya ada, tapi kita buat aturan paling minimal mereka membina tiga desa, jadi kalau disini ada 300 desa berarti jumlahnya ada 100," jelas Pintauli
Dari hasil pertemuan ini, permasalahan terkait kurangnya PKB sudah mendapatkan beberapa solusi. Salah satu opsi yang akan digunakan oleh BKKBN adalah dengan memberdayakan pramusaji di Balai Penyuluh KB agar dapat melakukan pekerjaan yang berkaitan administrasi.
"Jadi kita berinisiatif di lapangan setiap balai ada pramusaji, mereka ini bukan double job sebutannya, kita berharap mereka bisa kita manfaatkan secara teknis untuk yang berkaitan administrasi, seperti itu yang kita sepakati," jelas Pintauli
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang, A. Tri Kurniasih menambahkan selama penerimaan P3K untuk Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) pihaknya masih kesulitan dari segi persyaratan. Untuk itu, juga akan diterima pemindahan PKB dari Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Barat.
"Kekurangan PKB itu dari Provinsi akan ditambahkan mungkin relokasi dari Kabupaten lain, ada dari Kubu Raya ke Ketapang dari KKU juga, kami sih dengan senang hati menerima karena di kecamatan kami banyak yang kosong. Kendala karena memang untuk penerimaan P3K untuk PKB itu persyaratannya yang jadi kesulitan bagi kami karena dari daerah tidak ada tenaga kontrak yang khusus penyuluhan KB karena arahan pusat hanya tenaga pengamanan dan pramusaji dan itu tidak masuk untuk penyuluhan," jelas Asih.(BP)
Editor : Aan
