KALBARNEWS.CO.ID
(JAKARTA) – Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Festival Media Digital
Pemerintah (FMDP) 2023 bertajuk ‘Menjawab Tantangan Disrupsi, Lewat Inovasi dan
Kolaborasi’.
Festival
Media Digital Pemerintah (FMDP) 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Republik Indonesia itu diikuti oleh 200 peserta dari Humas Pemerintah,
Kementerian dan Lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta pada (29 November 2023)
lalu.
Dalam
keterangannya Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa mengatakan bahwa
penerapan teknologi informasi, proses administratif menjadi lebih efisien,
transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, inovasi good governance
yang dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi publik.
“Kegiatan
ini kembali terselenggara dengan tujuan memperkuat sinergi dan menyelaraskan
kolaborasi antar-lembaga pemerintah agar mampu menjawab tantangan perubahan
dengan pelayanan informasi yang optimal kepada publik, guna mendukung
perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Cahya.
Senara
itu Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Kemenkominfo, Hasyim Gautama mengatakan
komunikasi strategis menjadi hal yang penting bagi kehidupan masyarakat.
“Seiring
dengan kompleksnya tantangan yang harus dihadapi, para pelaku kehumasan
diharapkan dapat terus belajar mengenai strategi yang perlu dilakukan, agar
penerapan kebijakan menjadi semakin efektif. Kita dapat memetik pelajaran dari
kesalahan dan kekurangan di masa lalu, dan juga bagaimana best practice-nya,”
kata Hasyim.
Hasyim
menyoroti perihal kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi, hendaknya
dapat dijadikan peluang untuk mengedukasi publik dan meningkatkan literasi
kebijakan.
“Festival
ini menjadi salah satu forum diskusi bagi kita semua untuk meraih dukungan
publik terhadap program yang terus dijalankan. Dengan harapan, dapat
menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi publik demi berjalannya sistem
pemerintahan yang lebih cermat dan berkualitas, terlebih memasuki Pemilu pada
tahun 2024,” jelas Hasyim.
Kepala
Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik
Indonesia, Yuyuk Andriati Iskak menyampaikan bahwa media digital yang membantu
meningkatkan kinerja literasi komunikasi pemerintahan.
“Dengan
kreativitas yang dihasilkan, menjadikan komunikasi publik merata ke seluruh
masyarakat,” ujarnya.
Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia berharap kegiatan ini bermanfaat
bagi peserta dalam peningkatan kompetensi pengelolaan informasi publik. Sebab,
kata Yuyuk, keberhasilan kebijakan bukan semata-mata dilihat dari sisi
teknokrasi, tetapi juga dari aspek komunikasi yang lebih baik dan komprehensif.
(Sumber : Humas KPK-RI).
Editor
: Aan
.jpeg)
