![]() |
Saat Webinar DPP LDII, Ketua MPR RI Beberkan 5 Masalah Demokrasi Di Indonesia |
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Pengelolaan demokrasi di Indonesia menyisakan sejumlah persoalan, yang menjadi pekerjaan rumah, baik dalam jangka panjang, menengah dan pendek. Penegasan tersebut disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menjadi pembicara kunci dalam “Seminar Kebangsaan” bertema “Revitalisasi Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024”.
Acara itu,
dihelat secara hybrid, dengan studio utama di Gedung DPP LDII, Senayan,
Jakarta, diikuti 230-an titik studio mini se-Indonesia dengan 1.500 peserta
pada hari Rabu (23 Agustus 2023).
Menurut
Bambang Soesatyo, persoalan dalam demokrasi dipicu beberapa hal, “Persoalan pertama,
adalah regresi demokrasi. Banyak pengamat menilai, demokrasi di Indonesia
mengalami penurunan kualitas. Terutama pada indeks budaya politik, partisipasi
publik, dan kebebasan berpendapat,” ujarnya.
Kedua,
menurut Bambang Soesatyo atau Bamsoet, terdapat persoalan politik identitas.
“Dalam tiga edisi terakhir pemilu, telah terjadi polarisasi politik yang begitu
besar. Selama masih memanfaatkan kebencian untuk mendulang suara, maka hal itu
akan terus terjadi,” pungkasnya.
Ketiga,
adalah persoalan politik uang, dan keempat adalah penilaian publik terhadap
integritas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemilu. “Terdapat beberapa
temuan, seperti kontroversi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Di
mana, terjadi kebocoran nama-nama anggota terpilih, sehari sebelum fit and
proper test. Kemudian, dugaan tindak kecurangan verifikasi faktual partai
politik. Serta, lemahnya pengawasan oleh rakyat pasca pemilu,” jelasnya.
Ia
menilai, semua itu, diakibatkan beberapa hal, seperti program pendidikan kewarganegaraan
yang tidak memadai, “Munculnya polarisasi politik, dan ketiga, informasi kinerja pemerintah yang tidak mudah
diakses atau dimengerti,” pungkasnya.
Untuk
mengatasi persoalan tersebut, menurut Bamsoet, agenda revitalisasi demokrasi,
bermuara pada satu tujuan besar, yakni mengembalikan demokrasi pada rakyat.
“Mengembalikan cara pandang dan perlakuan, bahwa demokrasi, kedaulatannya di
tangan rakyat,” pungkasnya.
Langkah
strategisnya adalah, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan publik. “Kedua, meminimalkan politik identitas dalam Pemilu. Ketiga,
menyusun program-program riil bagi masyarakat oleh para elit politik. Keempat,
memberikan dukungan terhadap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, untuk
menjaga integritas mereka,” imbuhnya.
Kelima,
ia menilai, revitalisasi demokrasi paling penting adalah, mendorong segenap
elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. “Ilmuwan menyepakati,
demokrasi modern adalah popular control. Di mana, semua urusan publik
senantiasa dalam pengawasan rakyat, sang pemilik kedaulatan,” tegasnya.
Hal
senada diungkapkan Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso. Ia menilai,
revitalisasi demokrasi bertujuan mencegah, jangan sampai bangsa dan negara
Indonesia rusak oleh agenda lima tahunan pemilu.
Momen
pemilu yang merupakan pesta demorkasi, Chriswanto menilai, selalu terjadi
ketegangan. “Terlebih, di dunia digial, yang menjadikan masyarakat bingung, apa
yang sedang terjadi,” pungkasnya.
Untuk
itu, ia menegaskan, warga LDII harus menjadi motor tetap tegaknya Republik
Indonesia. “Walaupun pemilu dalam kondisi yang panas,” jelas Chriswanto.
Ia
melanjutkan, masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, harus berpikir secara jernih.
Tidak memilih berdasarkan isu saja, tetapi rasional. “Maka LDII memiliki
tagline netral aktif. Netral tidak berpihak pada golongan tertentu. Aktif
mendorong warganya untuk melaksanakan pemilu, tidak golput,” tutupnya.
Webinar
tersebut merupakan bagian dari “Road to Rakernas LDII 2023”, yang akan dihelat
pada tanggal 7-9 November 2023. Narasumber webinar di antaranya, Sekretaris PP
Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan
Indonesia Yudi Latif, Senior Advisor Paramadina Public Policy Institute Abdul
Malik Gismar, dan Ketua Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPP LDII
Ardito Bhinadi, dengan moderator Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan
Hubungan Luar Negeri DPP LDII Singgih Tri Sulistiyono. (sa/tim liputan).
Editor
; Heri