KALBARNEWS.CO.ID (KAYONG UTARA) - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Yohanes Budiman mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam upaya penurunan stunting di Kalbar. Hal tersebut dikatakan usai kegiatan rapat koordinasi urusan pengendalian penduduk keluarga berencana dan keluarga sejahtera se Kalbar, Kamis (15 Juni 2023).
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Yohanes Budiman
“Seluruh elemen pemerintah dan non pemerintah diharapkan dapat bekerjasama secara aktif, melakukan intervensi stunting sesuai dengan fungsinya masing-masing,” ungkap Yohanes Budiman.
Kata dia, terdapat lima pilar sinergi dalam penanganan stunting nasional. Pertama kepemimpinan dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan prilaku, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat daerah dan desa. Terakhir pemantauan gizi ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasinya.
Lebih dalam kata dia, di Kalbar saat ini angka kematian ibu usia 15 tahun sampai 49 tahun masih ditemukan. Kejadian ini juga memiliki keterkaitan dengan prevelansi penurunan stunting. Tapi, jika angka kematian ibu bisa terus turun, ia optimis prevelansi stunting juga bisa ditekan.
Apalagi di tahun 2024 mendatang, pemerintah pusat menarget angka stunting bisa turun di 14 persen. Kemudian angka kematian ibu sebesar 183 per 100 ribu kelahiran.
Dari data SSGI di Kalbar pada 2021 dan 2022 lanjutnya terdapat penurunan rata-rata sebesar 2,0 persen. Yaitu dari 2,98 persen menjadi 27,8 persen. Sedangkan angka kematian ibu di Kalbar menurut data Kementerian Kesehatan 2020 sebesar 115 dan tahun 2021 sebesar 222 per 100 ribu kelahiran, atau meningkat sebanyak 107 per 100 ribu kelahiran.
Agar kesemuanya bisa diturunkan, dibutuhkan kerja bersama. Artinya semua program yang berjalan harus selaras dengan kebijakan nasional.
Digelarnya kegiatan ini juga untuk mewujudkan sinkronisasi tentang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera se Kalbar. Tujuannya untuk menyelaraskan program, strategis nasional tentang pengendalian penduduk dari pusat, ke pemerintah daerah.(BP)
Editor : Aan
.jpeg)
