KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan penanganan stunting mesti berdasar data by name by address. Kemudian ia juga meminta agar dalam parameter ukur desa mesti menambahkan item tentang stunting. Demikian dikatakan usai mengukuhkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat Pintauli Romangasi Siregar, Rabu (3 Mei 2023).
Tiga Strategi Midji Turunkan Stunting
“Dalam penanganan stunting, penekanan pertama mesti validasi data. Bagusnya by name by address. Jadi ketika memiliki data lengkap, kita sudah tahu sasarannya. Sehingga intervensinya bisa tepat. Seperti keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, ini perlu dipantau,” ujar Sutarmidji.
Selain data mesti valid. Kelengkapan peralatan mesti menjadi sesuatu yang dinomor satukan. Karena dengan memiliki peralatan lengkap, petugas di lapangan juga dapat menjalankan tugasnya dengan mudah. Seperti pemeriksaan USG, kemudian beberapa pengecekan kesehatan lainnya ini mesti dilengkapi dengan peralatan memadai. Jika peralatan tidak lengkap bagaimana parameter ukurnya. Akhirnya tugas teman-teman menjadi sia-sia.
Penguatan lain yang dirasa Midji penting adalah pemberian sosialisasi tentang stunting kepada masyarakat mesti dilakukan berkelanjutan. Harapannya, agar masyarakat luas tahu apa itu stunting. Jika semuanya sudah dilakukan, Midji optimis bahwa angka stunting bisa turun di Kalbar.
Midji menyarankan agar ke depan parameter ukur desa mandiri dapat ditambahkan satu indikator. Yaitu tentang stunting. Jikapun item tersebut tidak bisa paling tidak indikator desa di bidang kesehatan bisa langsung merujuk pada tingkat stunting di daerah tersebut. Jika dalam parameter kemajuan desa mencantumkan indikator stunting, dirasa Midji secara tak langsung penanganan stunting juga akan diupayakan turun disetiap desa tersebut.
Di tempat sama Kepala BKKBN Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar menambahkan bahwa belum lama ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kalbar. Pada pertemuan tersebut, untuk mengetahui data stunting by name by address di Kalbar. Di BKKBN sendiri, memiliki data beresiko stunting. Data itu hasil dari Pendataan Keluarga 2022.
Kemudian, Gubernur Kalbar juga minta agar ibu hamil dapat terus dipantau sampai ia melahirkan. Pemantauan dimintanya detail. Jika pandangan Pinta, untuk melakukan hal ini juga perlu dibantu oleh para pakar di perguruan tinggi.
"Lalu soal kelengkapan alat sebagai alat ukur parameter, dari kemauan Gubernur juga sudah disampaikan ke Dinkes. Sudah kami sampaikan juga ke Dinkes. Alat ukur apa saja yang digunakan sehingga jelas pengukurannya. Tapi target awal kita tentu data stunting ini,” ungkapnya.
Ke depan koordinasi dengan Dinkes bakal dikuatkan. Karena dalam penanganan stunting ke dua lembaga ini harus saling melengkapi.
Pinta menambahkan, Gubernur juga meminta agar kolaborasi desa mandiri dalam penanganan stunting dapat menampilkan indikator penanganan stunting. Jika memang bisa dikolaborasikan tentu akan lebih baik lagi. Apalagi BKKBN juga memiliki program Kampung KB. Jika desa mandiri bisa disinergikan dengan Kampung KB, percepatan penurunan stunting akan bisa lebih cepat. Utamanya di Kalbar.(BP)
Editor : Aan
