KALBARNEWS.CO.ID (SEKADAU) - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 telah mengamanatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana penurunan angka prevalensi stunting secara nasional. Berbagai upaya mengejar target percepatan penurunan stunting terus digencarkan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). 
BKKBN Kalbar Gandeng BPKP Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Sekadau
Evaluasi terhadap berbagai program percepatan penurunan stunting menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan dalam mengejar target nasional. Hal tersebut seperti dilakukan BKKBN Provinsi Kalbar dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar.
Kabupaten Sekadau menjadi salah satu daerah yang didatangi tim BKKBN Provinsi Kalbar bersama BPKP Kalbar dalam rangka evaluasi program percepatan penurunan stunting. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau disambangi tim BKKBN Provinsi Kalbar dan BPKP Kalbar untuk pengumpulan berbagai data.
Selain itu tim BKKBN Provinsi Kalbar dan BPKP Kalbar tersebut juga melakukan pengumpulan data dan wawancara dengan kelompok sasaran hingga tingkat desa-desa di Kabupaten Sekadau. Evaluasi itu bertujuan untuk menganalisa efektivitas, keselarasan serta hambatan berbagai program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sekadau.
Widyaiswara Ahli Madya BKKBN Kalbar, Pranowo Adi mengungkapkan kolaborasi yang dilakukan BKKBN bersama BPKP tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas program percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Sekadau. Evaluasi ini juga sangat erat berkaitan dengan output dan outcome dari program percepatan penurunan stunting yang jelas dan terukur.
“Di Sekadau capaian percepatan penurunan stuntingnya masih termasuk tinggi, untuk mengetahui kemajuannya perlu dilakukan evaluasi semacam ini bersama tim BPKP,” kata Widyaiswara Ahli Madya BKKBN Kalbar, Pranowo Adi pada Rabu (3 Mei 2023).
Dirinya menjelaskan dengan pendampingan tersebut diharapkan akan diperoleh akar permasalahan dan keberhasilan dari program percepatan penurunan stunting. Selain itu lewat evaluasi ini juga akan diketahui penyebab kegagalan dan keberhasilan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sekadau.
“Kegiatan ini juga sekaligus untuk menggali permasalahan program kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah diberikan pembekalan sebelumnya oleh BKKBN,” ucapnya.
Dirinya menambahkan evaluasi yang menggandeng BPKP Kalbar tersebut juga dalam upaya pemetaan terhadap berbagai permasalahan dalam program penurunan stunting di Kabupaten Sekadau. Pemetaan tersebut menjadi penting untuk menganalisa dan evaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan.
Dikatakannya lewat evaluasi ini akan diketahui progres program percepatan penurunan stunting terutama di Kabupaten Sekadau. Dengan demikian maka upaya untuk mengejar target percepatan penurunan stunting secara nasional pada 2024 mendatang akan semakin maksimal.
“Evaluasi ini sebagai tolak ukur bahwa program percepatan penurunan stunting ini benar-benar membawa manfaat,” jelasnya.
Adi menyebut evaluasi serupa sebelumnya juga telah dilakukan pada 2022 lalu di Kabupaten Sambas, Melawi dan tingkat provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tataran provinsi Kalbar angka stunting mengalami penurunan. Dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 angka stunting Kalbar turun sebesar dua persen.
“Kita harapkan upaya bersama semua pihak maka stunting di Provinsi Kalbar semakin bisa kita turunkan,” tutupnya. (BP)
Editor : Aan
