Rente Di Parpol, Lemahkan Peran Politik Pragmatis

 Rente Di Parpol, Lemahkan Peran Politik Pragmatis

KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Era reformasi tidak serta merta membuat siatem kepartaian di Indonesia makin kompetitif. Sebaliknya, yang muncul adalah sistem kepartaian yang terkartelisasi. Itulah sistem di mana partai-partai cenderung bertindak sebagai satu kelompok, permisif dalam membentuk koalisasi, ideologi partai memudar, dan oposisi absen. Selasa (7 Februari 2023).

“Pada masa kampanye partai-partai saling bersaing sengit, namun begitu pemilu usai segala pertentangan seolah lenyap disapu angin dan berganti dengan kerjasama. Koalisi-koalisi yang terbentuk pun menjadi aneh dan tidak bersifat ideologi”, ujar Syafaruddin DaEng Usman.

Sejak reformasi partai-partai di Indonesia telah membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel. Menurutnya, di antara ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia antaranya hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai.

Bang Din yang juga Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kalbar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

“Ditambah sikap permisif dalam pembentukan koalisi, tiadanya oposisi, hasil-hasil pemilu hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik, sedta kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagaI satu kelompok  khususnya kecenderungan partai untuk bertindak aecara kolektif sebagai satu kelompok, berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif,'' jelasnya. 

Bang Din menegaskan, penyebab terjadinya kartelisasi tersebut adalah kepentingan partai-partai untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif memgharuskan mereka membentuk kartel. 

Dengan demikian, kelangsungan hidup mereka ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah. 

''Pada titik ini, sumber keuangan partai yang dimaksud bukanlah uang pemerintah yang resmi dialokasikan untuk partai politik, melainkan uang pemerintah yang didapatkan oleh partai melalui perburuan rente (rent seeking). Aktivitas ini hanya dimungkinkan jika mereka memiliki akses dalam jabatan pemerintahan dan parlemen. Lebih khusus lagi, jabatan menteri dan parlemen di tingkat komisi sangat penting untuk memelihara sumber keuangan partai,'' ujarnya.

Bang Din menggariskan, bahwa sekali partai terlibat dalam perburuan rente, ia terikat dalam satu kelompok kartel. Dengan demikian, nasib politik dan ekonominya bergantung pada terpeliharanya kartel itu.

“Dalam situasi seperti ini, partai melihat jabatan-jabatan di kabinet dan parlemen terutama sebagai gerbang untuk menjalankan perburuan rente, bukan untuk mewujudkan tujuan partak yang bersifat ideologis atau programatis,'' pungkasnya. (Syafaruddin).

Editor : Lan

Baca juga: