KALBARNEWS.CO.ID
(JAKARTA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengingatkan
pentingnya keteladanan dalam institusi Polri mengingat kepolisian adalah wajah
hukum sehari-hari masyarakat Indonesia.
KPU Ingatkan Peran Keteladanan Dalam Institusi Polri
“Gambaran saya keteladanan jadi sangat penting, jadi
orang-orang untuk tertib patuh hukum dari keteladanan,” kata dia dalam
rilis akhir tahun Polri 2022 di Mabes Polri di Jakarta, Sabtu (31 Desember 20220.
Ia menyadari tuntutan tinggi tugas Polri sehingga wajar
polisi tidak lepas dari sorotan masyarakat.
Menurut dia, polisi adalah sipil yang berseragam, memiliki
tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum.
“Jadi polisi itu sipil berseragam, sehingga melayani,
melindungi, dan penegakan hukum menjalani ritme yang tiga ini tidak mudah,
senyum memberikan pelayanan, tapi di sisi lain sebagai penegak hukum itu tidak
mudah,” ujarnya.
Dalam menghadapi tantangan tugas yang berat pada masa
mendatang, Hasyim mengharapkan Polri meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber
daya manusia (SDM) guna mengikuti perkembangan kejahatan saat ini seperti
kejahatan siber.
“Peningkatan kapasitas, kualitas SDM sehingga mendorong
temen-temen polisi bisa belajar lebih baik memiliki perkembangan dalam
penegakan hukum,” katanya.
Dalam rilis akhir tahun 2022, Kapolri Jenderal
Pol Listyo Sigit Prabowo membeberkan capaian kinerja Polri selama satu
tahun ini, termasuk kondisi yang memengruhi institusi hingga menurunkan
kepercayaan publik.
Dalam pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, katanya,
Polri menyiapkan Operasi Mantap Brata di tingkat Mabes Polri dan tingkat satuan
wilayah (polda jajaran).
Polri juga telah melakukan nota kesepahaman dengan KPU RI
dan Bawaslu dalam rangka mewujudkan pemilu yang damai, aman dan lancar,
terhindar dari polarisasi, dan politik identitas.
Jenderal bintang empat itu menyebutkan jika pemilu
berkualitas berhasil dilaksanakan lewat persatuan dan kesatuan, maka bonus
demografi dapat dimanfaatkan menuju Indonesia 2045 dan masuknya investasi.
“Tapi jika gagal, terjadi polarisasi, segregasi di
masyarakat, bonus demografi akan menjadi bencana demografi dan kemunduran
proses pembangunan, mungkin terjadi perpecahan antar-sesama anak bangsa,” kata
Sigit. (Tim liputan)
Editor : Aan
.jpg)
.jpeg)
