KALBARNEWS.CO.ID (KETAPANG) - Maraknya pemberitaan diberbagai media terkait permasalahan yang terjadi di Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat banyak warga penasaran pasalnya Desa terjauh di Kecamatan Kendawangan ini dinilai seakan mati suri alias nyaris tidak ada aktivitas, lalu kemudian dikait-kaitkan dengan Kepala Desanya yang diduga telah menyalahgunakan Dana Desa (DD) atas temuan Audit Inspektorat senilai Rp.600 juta pada tahun anggaran 2022 lalu. Minggu (22 Januari 2023).
Diduga Gelapkan Dana 600 Juta, APH Diminta Tindak Tegas Kades Danau Buntar
Menurut Suryadi LSM Peduli Kayong, seharusnya Inspektorat transparan jangan ada yang ditutup tutupi.
“Sekiranyapun temuan atau kerugian negaranya telah dikembalikan Rp.600 juta kepada Kas Negara apakah itu selesai begitu saja...?Kami selaku praktisi social control pegiat anti korupsi berkewajiban untuk menyelamatkan keuangan negara, untuk itu kami meminta dengan tegas kepada Bapak Bupati Ketapang melalui Inspektorat Kabupaten Ketapang agar secepatnya mengambil tindakan tegas. Bagaimana seorang Kades mengurus kepentingan administrasi warganya kalau kantor desa selalu tutup?” Imbuhnya.
Suryadi yang getol menyoroti perilaku oknum dan masalah korupsi itu menegaskan akan mengawal dan membawa Kasus Desa Danau Buntar ke Ranah Hukum.
“Kami berencana akan membawa persoalan ini ke ranah hukum atas perbuatannya walaupun infonya sudah dikembalikan kerugian negara, karena apa yang dilakukan Kades Danau Buntar sangat menciderai rasa keadilan,” tegas Suryadi.
Wito Koeswoyo Ketua Komcab LP-KPK Ketapang juga meminta pihak APH agar mengusut tuntas adanya dugaan penyalahgunaan jabatan maupun kebijakan yang telah dilakukan oleh Kades Danau Buntar.
”Kami dari LP-KPK meminta APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan agar mengusut tuntas permasalahan di Desa Danau Buntar. Yang saya dengar dari informasi bahwa Inspektorat pada tahun lalu menemukan penyalahgunaan anggaran sebesar 600 juta rupiah pada tahun 2022, oleh karena itu hal ini jangan di diamkan, agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum,” tutur Wito.
Wito mensinyalir bahwa pemerintahan desa Danau Buntar juga tidak ada laporan LPJ sejak tahun 2018.
”Kita juga dapat informasi bahwa dari tahun 2018 hingga 2022 Kades tidak ada laporan LPJ kepada Camat,” kata Wito.
Camat Kendawangan Eldy Yanto, S.Sos.,M.M, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya mengatakan,
“Memang benar, bukan hanya dari tahun 2018, tapi dari tahun tahun sebelumnya, tidak ada sama sekali sepucuk suratpun laporan yang masuk dari desa Danau Buntar,” jelas Eldy via.
Menurut Eldy tidak ada aktivitas yang real di desa tersebut dan ada temuan mark-up oleh Inspektorat dalam proyek Desa. Pihaknya sudah seringkali menegor namun tidak digubris.
”Ditemukan Inspektorat kemaren ada yang dimark-up, yang kurang layak untuk diterima, belum lagi yang lain- lain yang tidak terbangun dan sebagainya, hingga akhir tahun 2022 belum ada pembangunan yang real. Kita sering menegor melalui surat agar segera menyelesaikan SPJ, namun tidak digubris,” terang Eldy.
Menurut info yang disampaikan Camat bahwa Pihak PMD juga sudah menyurati Kades Danau Buntar, itupun juga tidak digubris, pihak PMD Kabupaten Ketapang juga sudah menyurati Hindi selaku Kades Danau Buntar, namun hasilnya juga nihil.
“Dari PMD juga sudah menyurati Kades Danau Buntar, agar memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Namun kemaren Rabu tanggal 18 Januari 2023, saat kami melakukan monitoring, tidak ada satupun perangkat desanya yang ada di tempat, dan di dalam kantor tidak ada ditemukan sepucuk suratpun terkait laporan kegiatan, bahkan temuan-temuan dari Inspektorat terkait APBDes dan hasil verifikasi dari Kecamatan juga tak ada, tak tahu digelapkan kemana...?? ini terindikasi ada dugaan penyalahgunaan anggaran,” lanjut Eldy.
Eldy juga menyebut, kalau Kades danau Buntar lebih banyak tinggal di Ketapang, dan tidak ada di desa tempat tugasnya.
”Dia (Kades Hindi-red) jarang di tempat dan lebih banyak di Ketapang, dalam setahun hanya empat lima kali saja datang, saat hari besar, pencairan dan pembayaran tunjangan perangkat desa selebihnya di Ketapang,” sebutnya.
“Dari sekian perangkat yang ada di Danau Buntar hanya Kasi Tapem yang standby di tempat dan melayani kami, untung saja ada pak Margono, kalau tidak saya juga tak tau harus mengarah kemana, karena tak tau arah tujuan, sedang Kades entah kemana,” pungkas Eldy.(Fendi's).
Editor : Lan
