 |
| Penurunan Stunting, BKKBN Kalbar Gandeng Perguruan Tinggi |
Misalnya
dengan menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan berbagai penelitian dan
kajian, Sehingga bisa menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan strategis untuk
percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalbar.
Hal tersebut
diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi
Kalbar, Muslimat usai membuka deseminasi hasil penyusunan policy brief bersama
perguruan tinggi pada hari Rabu (30November 2022).
Muslimat
menyebutkan dalam penanganan permasalahan stunting memang harus dilakukan
secara pentahelix. Terutama dengan melibatkan semua komponen seperti
kementrian, lembaga, perguruan tinggi, masyarakat perorangan maupun kelompok
serta media massa.
"Salah
satunya peran perguruan tinggi, kita libatkan dalam kajian-kajian atau
penelitian-penelitian dalam melihat masalah stunting atau penyebabnya apakah
karena gizi spesifik atau sensitif, rekomendasi dari penelitian atau kajian
akan kita tindaklanjuti," ungkap Plt Kaper BKKBN Provinsi Kalbar Muslimat.
Dirinya
menambahkan dengan keterlibatan perguruan tinggi maka diharapkan akan ada
solusi atau upaya yang bisa dilakukan terhadap pencegahan stunting. Disamping
itu dari penelitian atau kajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut
juga bisa menjadi masukkan kepada BKKBN atau instansi lain untuk percepatan penurunan
stunting.
"Kajian
atau penelitian dari perguruan tinggi sangat memberikan masukan kepada kita
atau instansi lain yang berperan," katanya.
Muslimat
menjelaskan dari hasil penelitian yang dipaparkan dalam diseminasi tersebut
direkomendasikan dalam penanganan stunting harus melibatkan semua pihak.
Terutama dalam pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil yang harus dilakukan
sejak usia awal kandungan hingga sembilan bulan.
Kemudian
pada permasalahan lingkungan yang juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya
kasus stunting. Selain itu ketersediaan air bersih ditengah masyarakat juga
harus menjadi perhatian. Pasalnya selama ini masyarakat Kalbar masih
mengandalkan air hujan untuk dikonsumsi.
"Rata-rata
penduduk Kalbar saat ini masih mengkonsumsi air hujan, selain itu masalah
sanitasi juga harus menjadi perhatian," kata Muslimat.
"Ini
akan kita coba bawa ke rapat koordinasi TPPS untuk kita bahas dan garap
bersama, untuk sanitasi terkait dengan Dinas PUPR, pemberian makanan tambahan
melibatkan dinas kesehatan, posyandu dan lainnya," tutupnya. (BP/tim
liputan).
Editor :
Heri
