| Ombudsman Gelar Penganugerahan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022 |
Penilaian yang melibatkan Ombudsman di tingkat
pusat maupun perwakilan itu dilakukan terhadap kementerian, lembaga, pemerintah
provinsi, serta pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.
“Respons penyelenggara pelayanan terhadap seluruh
standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata Ketua Ombudsman RI
Mokhammad Najih di Jakarta, Kamis (22 Desember 2022).
Selain untuk memotret, kata Najih, acara tersebut
dimaksudkan pula sebagai upaya Ombudsman RI dalam melakukan pencegahan terhadap
terjadinya maladministrasi pelayanan publik.
“Tugas Ombudsman RI sebagai penyelenggara
pelayanan publik melakukan upaya agar tindakan maladministrasi itu bisa dicegah
melalui upaya kita secara preventif melakukan penilaian kepatuhan standar
pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia mengatakan Ombudsman RI pun melakukan
penyempurnaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bentuk inovasi
pengawasan pada tahun 2022.
“Pada tahun ini, penilaian diperluas kepada
pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar
pelayanan serta pengelolaan pengaduan,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa penilaian kepatuhan
penyelenggaraan pelayanan publik oleh pihaknya telah dilakukan secara rutin
tiap tahunnya sejak 2015, sebagai bentuk implementasi dari Prioritas Nasional
yang dimandatkan kepada Ombudsman RI selaku lembaga pengawas.
Ia menyebut lembaganya akan terus mendorong
instansi-instansi terkait untuk melakukan berbagai upaya yang dapat mempercepat
peningkatan terhadap kepatuhan standar penyelenggaraan pelayanan publik.
“Sebagaimana yang disampaikan pesan dari Bapak
Presiden bahwa kinerja penyelenggaraan negara pemerintahan dilihat dari output
yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Selain jajaran Ombudsman RI, acara tersebut
dihadiri pula oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Wakil
Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Gubernur Sumatera Utara (Sumut)
Edy Rahmayadi, hingga Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey. (Tim liputan)
Editor : Aan
