KALBARNEWS.CO.ID
(JAKARTA) - Kantor Staf Presiden mendorong seluruh rumah sakit,
khususnya rumah sakit swasta untuk membelanjakan dan menggunakan produk dalam
negeri guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.KSP Minta Seluruh Rumah Sakit Belanjakan Produk Dalam Negeri
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan
pihaknya bersama asosiasi rumah sakit seluruh Indonesia dan BPJS Kesehatan
telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong penggunaan produk dalam
negeri.
"Karena itu ada Inpres dan Kantor KSP punya
tugas untuk monitor dan evaluasi sejauh mana serapan anggaran APBN, APBD
dilakukan oleh kementerian dan lembaga dalam pembelian produk-produk dalam
negeri," kata Moeldoko usai menghadiri acara bedah buku
"M-Leadership, Berani Memimpin" di Jakarta, Kamis (22 Desember 2022).
Komitmen penggunaan produk dalam negeri itu
dimulai lewat Penandatanganan Komitmen terhadap Peningkatan Produk dalam Negeri
oleh Asosiasi Rumah Sakit.
Penandatanganan komitmen yang diinisiasi oleh
Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut dilakukan oleh Perhimpunan Rumah Sakit
Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia
(ARSADA), dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI).
Hal itu juga merupakan implementasi Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Lewat Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo
memberi arahan untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
dengan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya untuk
alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan.
Kebijakan ini akan diterapkan secepatnya pada awal
2023. Namun demikian, asosiasi memberikan tiga syarat terhadap kewajiban menggunakan
produk dalam negeri.
"Syaratnya satu, produknya harus bagus, yang
kedua harganya bersaing, yang ketiga kapasitas produksinya harus memadai.
Jangan sampai nanti begitu ada permintaan masif, kapasitas produksinya enggak
mencukupi," kata Moeldoko.
Menurut Mantan Panglima TNI itu, komitmen belanja
dan penggunaan produk dalam negeri itu bisa mencapai Rp400 triliun dan
memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan sekitar 1,8-1,9 persen. (Tim Liputan)
Editor : Aan