KALBARNEWS.CO.ID
(JAKARTA) - Presiden RI Joko Widodo mengetahui sejumlah pihak yang
menuduh dirinya ikut campur tangan dalam verifikasi partai politik (parpol)
untuk menjadi peserta Pemilihan Umum 2024.
Jokowi: Paling Enak Mengambinghitamkan Presiden
"Paling enak itu memang mengambinghitamkan
menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling
enak," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Hari Ulang
Tahun Ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta, Rabu (21 Desember 2022)
Diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada
tanggal 14 Desember 2022 telah menetapkan 17 parpol memenuhi syarat untuk lolos
tahapan verifikasi faktual sehingga berhak menjadi peserta Pemilu 2024.
"Saya ingin menyampaikan selamat atas
lolosnya Partai Hanura sebagai partai peserta pemilu tahun 2024. Menurut saya
tanpa persiapan pun dipastikan Partai Hanura pasti lolos karena memang sudah
terorganisasi, ada DPP-nya (Dewan Pimpinan Pusat), ada DPD-nya (Dewan Pimpinan
Daerah), ada DPC-nya (Dewan Pimpinan Cabang), ada PAC-nya (Pengurus Anak
Cabang), apalagi yang mau dicek? Ya, pasti lolos," ungkap Presiden.
Namun, Presiden Jokowi mengakui urusan lolos dan
tidaknya peserta Pemilu 2024 menjadi repot karena ada pihak yang
menyeret-nyeret Istana di balik keputusan tersebut.
"Itu 'kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya
KPU itu, tetapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk,
itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar
intervensi," tambah Presiden.
Dari 18 parpol yang mengikuti tahapan verifikasi
faktual, sebanyak 17 partai politik dinyatakan lolos dan satu partai, yakni
Partai Ummat, dinyatakan tidak lolos.
"Saya itu enggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini 'kan total 100 persen
urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa, KPU itu independen. Jadi, tidak bisa
yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada," ucap Presiden.
Dengan nada bercanda, Presiden Jokowi bahkan
menyebut malah khawatir bila nanti ada partai yang gagal koalisi malah juga
akan menuduh Istana.
"Gagal koalisi nanti yang dituduh Istana
lagi. Ini Istana ini, Istana, Istana. Padahal, kita itu tidak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang
ketemu," ungkap Presiden.
Tuduhan juga mungkin akan kembali dilakukan bila
ada tokoh yang tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden.
"Mungkin, untuk pilpres, nanti bisa seperti
itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa
mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi Presiden ikut-ikutan, Istana
ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lha urusannya apa dengan saya? Hati-hati karena
ini yang ingin ikut pilpres 'kan banyak, padahal calonnya tidak tahu bisa
empat pasang, tiga pasang, atau dua pasang. Enggak ngerti kita," kata Presiden.
Presiden pun mengajak agar semua pihak berpikir
dengan akal sehat.
"Apakah semudah itu partai atau peserta
pilpres bisa digagalkan dengan mudah? 'Kan tidak, partai itu orang-orang pintar
semua, masa gampang sekali digitukan? 'Kan tidak mungkin," tambah Presiden.
Namun, Presiden Jokowi merasakan
"enaknya" berkoalisi dengan Partai Hanura.
"Tapi paling enak koalisi itu, ya, dengan
Hanura. Enggak tengok kanan, enggak tengok kiri. Saya buktinya. Dari Pilpres
2014, Pilpres 2019 tidak pernah meleng ke mana-mana Partai Hanura. Konsistensi
itu yang penting dalam membangun negara ini. Penting sekali. Konsistensi,"
tegas Presiden.
Ke-17 partai politik yang menjadi peserta Pemilu
2024 itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB),
Partai Buruh, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrat,
Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Gelombang Rakyat Indonesia
(Gelora), dan Partai Gerindra.
Berikutnya, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai
Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai NasDem,
Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (Tim liputan)
Editor : Aan
