KALBARNEWS.CO.ID
(JAKARTA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
melaporkan separuh dari total 68.487.139 data keluarga Indonesia telah
dimutakhirkan pada tahun 2022 ini. Minggu (18 Desember 2022).
BKKBN: Separuh Dari 68,48 Juta Data Keluarga Telah Dimutakhirkan
Dilansir dari keterangan tertulis BKKBN yang
diterima di Jakarta, Ahad sore, disebutkan kegiatan pemutakhiran bertujuan
untuk program percepatan penurunan stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem di
Tanah Air.
Proses pemutakhiran data yang bergulir selama
September hingga November 2022, telah berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari
68.487.139 data keluarga Indonesia yang tercatat pada 2021.
"Sebanyak 35,3 juta data hasil pemutakhiran
itu akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan," kata Deputi Bidang
Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso.
BKKBN akan meyampaikan hasil pemutakhiran data
dalam acara Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga dan Forum Data
Stunting di Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang, pada 19--20
Desember 2022.
Diseminasi akan menghadirkan delapan narasumber
utama, yakni Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan,
dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara, dan Deputi Bidang Dukungan
Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga
Hadi,
Selain itu juga dihadirkan Kepala Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah PUPR Rachman Arief Dienaputra, Direktur Gizi
dan Kesehatan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali, dan
Direktur SUPD III Kemendagri R. Budiana Subambang, Deputi Bidang Kerawanan
Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo.
Dalam diseminasi ini juga akan dilaksanakan
penandatanganan kerja sama (PKS) antara BKKBN dengan Badan Pangan Nasional
sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MOU) pada bulan Agustus lalu di
Kendal, Jawa Tengah serta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Kemen PUPR).
"Kegiatan itu untuk memberikan informasi atas
hasil Pemutakhiran tahun 2022 dan juga memberikan apresiasi kepada pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan pemutakhiran," katanya.
Teguh mengatakan data hasil pemutakhiran dimuat
secara lengkap berdasarkan nama hingga alamat keluarga untuk digunakan
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai data
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Data ini juga sebagai dukungan kebijakan
intervensi Kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga
percepatan penurunan stunting," ujarnya.
Data tersebut juga berguna untuk Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dalam
melakukan pemeringkatan data keluarga menurut status kesejahteraan.
Sedangkan Direktorat Jenderal (Dirjen) Dukcapil
Kementerian Dalam Negeri telah memadankan data tersebut dengan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan.
Pemutakhiran data tersebut melibatkan 330.000
tenaga lapangan yang terdiri atas 5.222 manager pengelola tingkat kecamatan,
5.222 manager data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta
220.000 kader pendata.
Anggaran yang digunakan sebesar Rp314 miliar yang
bersumber dari APBN.
Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga
tahun 2022 dan Forum Data Stunting akan diikuti 1.106 orang terdiri atas
pejabat dan pimpinan BKKBN, perwakilan BKKBN provinsi, kementerian dan Lembaga
terkait.
Pelaksanaan secara hybrid, luring sebanyak 106
orang dan daring sebanyak 1.000 orang yang di antaranya adalah manager
pengelolaan pendataan dari seluruh Indonesia.
"Selanjutnya akan dilakukan roadmap data
stunting, mengkonvergensikan sebagai sasaran percepatan penurunan stunting, dan
juga sebagai bahan evaluasi pelaporan percepatan penurunan stunting oleh
pemerintah daerah," ujarnya. (Tim liputan)
Editor : Aan
