KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Muslimat, S.Sos., M.Si, mengatakan dalam upaya percepatan penurunan stunting, sasaran pelayanan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) juga merupakan sasaran pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). 
PPKS Dukung Upaya Percepatan Penurunan Stunting
"Salah satu tugas Tim Pendamping Keluarga adalah memfasilitasi pelayanan kesehatan, pelayanan rujukan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan resiko stunting. Hal ini berarti bahwa pelayanan teknis yang dilaksanakan di PPKS mendukung upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting," ungkapnya pada kegiatan Konsolidasi dengan Pemangku Kebijakan Tingkat Daerah (Kemitraan) Dalam Rangka Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan. Senin (28 November 2022).
Sampai saat ini, kata Muslimat, di Provinsi Kalimantan Barat baru terbentuk tiga PPKS, yakni PPKS Asa Khatulistiwa yang merupakan PPKS di tingkat provinsi yang berada di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, kemudian PPKS Bahagia IKIP PGRI Pontianak yang merupakan PPKS Perguruan Tinggi serta PPKS Home Counseling yang berada di Balai Penyuluh Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.
"Pembentukan PPKS di Balai Penyuluh seperti yag dilakukan di Kabupaten Melawi diharapkan dapat dilakukan oleh kabupaten/kota lainnya," harap Muslimat.
Muslimat juga berharap adanya peningkatan kualitas dan kuantitas PPKS sebagai pusat rujukan bagi pelayanan PPKS di tingkat kabupaten/kota/kecamatan, maupun pelayanan konseling keluarga lainnya.
"Pada tahun 2023, dukungan pembiayaan untuk pengelolaan PPKS di Balai Penyuluh ini bersumber dari dana BOKB," ujarnya.
Muslimat mengatakan PPKS merupakan salah satu upaya pemerintah, dalam memfasilitasi masyarakat berupa pemberian KIE Program Bangga Kencana, melalui kosultasi dan konseling serta rujukan dalam permasalahan keluarga secara gratis dan berbasis institusi sehingga dapat mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
"Untuk mewujudkan hal tersebut, penyelenggaraan PPKS terdiri atas promosi pelayanan PPKS, pelayanan teknis, pelayanan rujukan serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta pelayanan teknis lainnya," ujarnya.
Adapun sasaran pelayanan PPKS, ungkap Muslimat, meliputi masyarakat umum yang memerlukan data dan informasi tentang Bangga Kencana, Keluarga yang memiliki balita dan anak, keluarga yang memiliki remaja dan remaja, calon pengantin serta Pasangan Usia Subur (PUS) atau keluarga.
Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 Tahun 2011 salah satu fungsi BKKBN adalah penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.
"Selain untuk mendukung upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, BKKBN mengembangkan PPKS sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin," harap Muslimat.
Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kalbar I, H. Alifudin, SE, MM, mengatakan PPKS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat berupa pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), konseling dan rujukan dalam permasalahan keluarga secara gratis dan berbasis institusi.
"Kita harapkan dengan kegiatan konsolidasi ini tentunya Penyuluh KB yang melakukan sebagai eksekutor di lapangan lebih menggiatkan kegiatan ini," ujarnya.
Alifudin yang akrab disapa Bang Alif mengatakan di dalam PPKS ada delapan pelayanan langsung kepada masyarakat diantaranya konseling pra nikah, konseling keluarga sejahtera dan masih ada yang lainya.
"Program PPKS tersedia konselor yang bisa di manfaatkan masyarakat, ini sasaran kita untuk langsung memberikan pelayanan untuk mewujudkan keluarga sejahtera," harapnya.
Optimalisasi pelayanan konseling, kata Alifudin, perlu di upayakan agar terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan jangkauan baik melalui sosialisasi dan promosi.
"Ini salah satu bentuk upaya mewujudkan pembangunan zona intergritas wilayah bebas korupsi yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Kalbar untuk menjadi lembaga yang bersih, akuntabel dan berkinerja yang tinggi mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, serta memudahkan dan mendekatkan kepada masyarakat," ujarnya. (BP)
Editor : Aan
.jpg)
.jpg)
