KALBARNEWS.CO.ID (BENGKAYANG) - Pentingnya sinergitas dari seluruh OPD di Kabupaten Bengkayang menjadi salah satu penekanan yang di sampaikan oleh Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, S. E., M. M. dalam Rapat Koordinasi Audit Kasus Stunting kabupten bengkayang tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Reppo, Rabu (19 Oktober 2022).
Bengkayang Optimalkan Capaian Penurunan Kasus Stunting
Kurangnya Koordinasi dalam Penanganan Stunting oleh OPD terkait menyebabkan capaian Angka Kasus Stunting masih rendah di Kabupaten Bengkayang.
"Saat ini Kasus Stunting di Kabupaten Bengkayang cukup tinggi yakni 26, 8 persen hal ini perlu kerja keras dari semua pihak bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan," kata Sebastianus.
Pemerintah Kabupaten Bengkayang sendiri terus mengoptimalkan capaian penurunan Kasus Stunting dengan menggerakkan seluruh lini sektor agar target dari pemerintah pusat bisa terealisasi di Tahun 2024 sebesar 14 persen.
"Kita punya target tahun 2023 Kasus Stunting di Kabupaten Bengkayang menjadi 18 persen, dan di tahun 2024 minimal menjadi 15 persen, jika semua tidak kompak maka target ini tak mungkin tercapai,"lanjutnya.
Darwis sendiri mengancam akan mencopot Pejabat dari OPD terkait, jika tak mampu bekerja maksimal dalam penurunan Angka Stunting.
"Sosialisasi kurang dari setiap OPD terbukti diberikan Anggaran BOKB tidak terserap secara maksimal, saya akan ganti Pejabatnya jika tak mampu mencapai Target Penurunan Stunting yang telah dibuat," tambah Darwis.
Disisi lain Kabupaten Bengkayang punya Sumber Daya yang mumpuni bahkan angka kemiskinannya cukup rendah.
"Angka kemiskinan di Kabupaten Bengkayang cukup rendah Se-Kalbar, hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan tingginya Angka Kasus Stunting. Artinya dalam Sosialisasi Stunting masih rendah yang dilakukan oleh setiap OPD," tambahnya.
Harusnya jika terjadi masalah dilapangan OPD melapor kepada Pemerintah Kabupaten sehingga dengan Kolaborasi yang Kompak capaian Angka Stunting di Kabupaten Bengkayang bisa turun.
"Saya berharap setiap OPD dapat bekerjasama, dengan kolaborasi yang baik target penurunan stunting di tahun 2023 dan 2024 bisa di capai," imbuhnya.
Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalbar, Muslimat mengungkapkan secara kewenangan penggunaan anggaran BOKB sudah diberiakan secara penuh kepada pemerintah daerah.
Dengan kewenangan secara penuh dalam penggunaan BOKB tersebut seharusnya bisa meminimalisir kendala dalam penyerapan realisasi dan anggaran.
"Kita berharap pada November nanti 90 persen BOKB bisa terserap," ucap Plt Kaper BKKBN Provinsi Kalbar Muslimat.
Dirinya menyebutkan anggaran yang tidak maksimal akan membuat pemerintah daerah menjadi rugi. Lantaran sisa anggaran yang ada akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sehingga akan mengurangi kucuran anggaran yang akan diberikan pada tahun berikutnya.
Muslimat mencontohkan jika Kabupaten Bengkayang pada 2023 menedatang kembali mendapatkan kucuran BOKB sebesar enam miliar rupiah. Sementara untuk 2022 ini masih ada sisa anggaran sebesar dua milir rupiah. Maka yang dikirim pusat hanya sekitar empat miliar rupiah.
"Ini yang kita sesalkan, ini juga kita dorong terus untuk cepat dilakukan kegiatan dan penyerapan anggaran," tutupnya. (BP).
Editor : Aan
