 |
| GERAM Sampaikan Keluhan Dan Aspirasi Tolak Kenaikan BBM |
Kedatangan Masyarakat
GERAM diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, dr Harisson,
M.Kes dan didampingi Asisten 3, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Tanaman
Pangan, Kadis Pertanian dan Holtikultura, Kadishub Kalbar, Kasat Pol PP Kalbar,
perwakilan Dinas Sosial Kalbar dan Kepala Disperindag Kalbar.
“Alhamdulillah
penyampaian aspirasi hari ini oleh perwakilan masyarakat yang tergabung di
GERAM diterima dengan baik oleh pemerintah propinsi Kalbar beserta Jajaran dan
Pimpinan Pertamina Kalbar,” ujar Agus Setiadi, Fasilitator Aksi.
Agus Setiadi
mengatakan kedatangan GERAM yang diwakili oleh POM, SPM, PSSN, PPM, KTSI,
Kelompok UMKM, Kelompok Nelayan, Organisasi Pemuda, Bodygard Ulama, Forum RT
Kubu Raya, Club Motor dan lainnya.
“Kami
berterima kasih kepada Pemvrop Kalbar yang telah mau menampung dan menyampaikan
aspirasi kami ke pemerintah pusat. Kehadiran kami hari ini bersama sejumlah
elemen masyarakat untuk mendukung perjuangan adek-adik mahasiswa se-Indonesia
yang telah 2 minggu melakukan aksi dan menegaskan bahwa kami masyarakat memang
sangat merasakan dampak kenaikan ini," terang Ketua Umum POM ini.
Sementara itu
salah seorang perwakilan nelayan dari Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Ramdan,
menyampaikan bahwa dirinya dan para nelayan sangat mengeluhkan sulitnya
mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk Nelayan.
“Kami ini
merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak akibat kenaikan BBM ini,
karena biaya melaut tinggi melangit karena tembus 16 ribu per liter utk solar.
Sehingga hal ini sangat memberatkan kami para nelayan, sementara hasil
tangkapan kami mayoritas tidak naik di penampung-penampungh besar atau
toke," tukas warga Desa Sepok Laut ini.
Oleh karena
itu Ramdan atas nama Masyarakat Nelayan meminta kepada Gubernur dan Pertamina
Kalbar agar segera menindaklanjuti masalah ini. Hampir sepanjang pesisir, semua
nelayan kecil pasti merasakan dan mengeluhkan hal yang sama.
“Hanya
nelayan besar saja dan sedikit nelayan kecil yang dapat mengakses BBM
bersubsidi ini, sementara sebagian dari kami harus pasrah mendapati BBM yang
mahal selangit ini. Sangat tak sesuai antara biaya yg dikeluarkan dengan hasil,
apalagi melaut ini kan tak tentu dan tak bisa dipastikan hasilnya," ungkap
nelayan tradsional ini.
Sementara itu
Hal yang sama disampaikan oleh Daeng Mochtar, salah seorang masyarakat yang
berprofesi sebagai supir lintas daerah ini, Ia mengatakan saat ini semakin
sulit mendapatkan BBM jenis Solar.
“Kami sangat
kesulitan mengakses BBM bersubsidi, paska kenaikan BBM ini bukannya makin mudah
dapat solar, malah makin sulit. Bahkan kami terpaksa harus antri sampai
semalaman bahkan ada yang 2 hari antri baru bisa dapat solar, itu pun solar nya
dijatah lagi dan tak mencukupi untuk berangkat ke daerah," terang Ketua
Perjuangan Seorang Supir Nusantara ini (PSSN).
Daeng
Mochtar mengatakan paling kasian lagi yakni supir-supir daerah yang masuk
Pontianak, mereka banyak yang tak bisa mengisi ke SPBU karena tak memiliki
kartu. Ini kan sangat membebani para supir, kasian mereka meskipun sebagian ada
perusahaan atau bos yang menaungi.
“Kami
berharap Pertamina Kalbar bisa menertibkan tindakan-tindakan ilegal dan sistem
yang merugikan para supir karena sangat menyita waktu dan energi," keluh
Mochtar yang nerupakan Warga Segedong Kab Mempawah ini.
Lain lagi
yang disampaikan oleh perwakilan emak-emak pelaku UMKM di kota Pontianak, Dian
Nusaria, Ia sangat merasakan sekali dampak kenaikan BBM karena harga
bahan-bahan kue di pasar juga ikut melonjak naik Sehingga berdampak terhadap
biaya produksi.
“Kami
dihadapkan pada dilema untuk menaikkan harga jual, jika naik otomatis daya beli
pelanggan menurun drastis. Tak dinaikkan, efeknya margin profit tipis sekali.
Padahal inilah penghidupan kami kaum emak-emak pelaku umkm," beber Dian
Nusaria yang juga Sekjen salah satu kelompok UMKM Kalbar.
Belum lagi
daya listrik 450 VA yang akan dihapus dan diganti jadi 900 VA, tentu makin
memberatkan masyarakat menengah ke bawah karena harus membayar iuran listrik
pasti lebih besar.
“Sementara
bantuan-bantuan ke masyarakat banyak tak tepat sasaran karena data yang kurang
valid dan tak aktual. Memang pemerintah ada menggelontorkan bantuan untuk
pelaku UMKM, tapi banyak sekali dari kami yang merasa tak tersentuh program
tersebut," pungkas Ibu lima anak ini. (tim liputan).
Editor :
Heri
