 |
| Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., |
Turut hadir
mendampingi, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Ir.
Muhammad Munsif, M.M., Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kalbar, Ir. Adi Yani, M.H. dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar, Hendra, S.Sos.
Mempertimbangkan
sawit sebagai komoditas strategis dan unggulan Indonesia maka perkebunan sawit
berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan
perekonomian Nasional dengan komitmen Pemerintah dalam memperbaiki tata kelola
sawit Nasional mulai hulu hingga hilir menjadi momentum strategis bagi
Pemerintah Kabupaten untuk terlibat memberikan dukungan terhadap langkah
Pemerintah karena Indonesia menjadi produsen terbesar Kelapa Sawit dengan
produksi 49,7 juta ton pada 2021 menguasai sekitar 54 persen produk dunia
dengan luas lahan saat ini ada sekitar 15,08 juta hektar yang tersebar di 160
Kabupaten di 21 Provinsi.
"Jadi
dengan terselenggaranya Munas APKSI ini kita berharap kedepannya pengurus dapat
memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat Kalbar terutama menyangkut
masalah turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan dapat disikapi dengan
arif dan bijaksana agar petani-petani itu tidak menjadi permasalahan,"
harap Wagub Kalbar.
Kemudian
dengan turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit saat ini dan dengan harga
minyak goreng yang mahal ini seharusnya segera disikapi.
"Tadi
sudah dijawab oleh Pak Luhut salah satunya akan menurunkan pajak Ekspor,
kemudian pupuk juga akan dipermudah subsidi dan retribusi dari sawit kepada
Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Provinsi nanti akan disusun ke dalam
regulasi serta permudah akses memperoleh solar subsidi," jelasnya.
Ditempat
yang sama, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Ir. Muhammad
Munsif, M.M., mengatakan, Munas yang
pertama kali diselenggarakan ini tentunya akan memperkuat posisi aspirasi Daerah
terutama daerah-daerah yang menghasilkan sawit.
"Dengan
kekuatan ekonomi sawitnya itu untuk memainkan peran penting dalam pembangunan
di Negeri kita, karena kita sama-sama tahu karena sawit ini merupakan komoditas
yang menjadi berkah bagi Negeri kita,
lebih kurang 16 juta Hektar itu ada di Negeri kita dan Kalbar salah
satunya menjadi Daerah nomor 2 terbesar setelah Riau dan ini kontribusinya
secara ekonomi luar biasa penghasil devisa yang terbesar di sektor pertanian
menghidupi puluhan juta petani dengan
demikian tentu harus ada yang memperjuangkan, selain petaninya sendiri melalui
Asosiasi dan Pemerintahannya juga AKPSI dan juga Pemerintah Kabupaten bahkan
juga Pemerintah Provinsi yang sebagai Provinsi penghasil sawit," jelasnya.
"Mudah-mudahan
dengan adanya Munas ini perhatian Pemerintah Pusat di antaranya berkaitan
dengan kebijakan," harap Kadis Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar,
Ir. Muhammad Munsif, M.M.
Sebagai
informasi, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang didirikan
oleh Bupati Kabupaten penghasil sawit Indonesia dengan beranggotakan 160
Kabupaten penghasil sawit di 21 Provinsi dengan Ketua Pembina AKPSI Jenderal
TNI (HOR) (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. AKPSI memiliki Visi yaitu
Menjadi Mitra Strategis Pemerintah Pusat dan Stakeholder perkebunan sawit, dalam pembangunan memperjuangkan kepentingan
Daerah penghasil sawit khususnya pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat
di area perkebunan.
Adapun
peserta yang hadir pada Munas AKPSI yakni,
22 Gubernur dan Pimpinan atau Anggota DPRD Provinsi atau yang
mewakili,160 Bupati dan Pimpinan atau Anggota DPRD Kabupaten penghasil sawit
atau yang mewakili, perusahaan-perusahaan perkebunan sawit dan stakeholder
sawit serta 16.303 Desa area perkebunan sawit. (BP/tim liputan).
Editor :
Heri
.jpeg)