 |
| Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa Saat Lantik Pengurus JMSI Kaltim |
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum JMSI,
Teguh Santosa, dalam sambutan usai mengukuhkan Pengurus Daerah JMSI Kalimantan
Timur di Hotel Aston, Samarinda pada hari Rabu (29 Juni 2022).
Dalam sambutannya itu, Teguh mengatakan,
pembangunan IKN adalah wujud dari komitmen panjang pemerintahan Joko Widodo
sejak periode pertama untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan menciptakan
titik-titik pertumbuhan di sebanyak mungkin wilayah di tanah air. Ketika itu
visi pembangunan Jokowi dikenal dengan nama Nawacita atau Sembilan Cita-cita.
“Salah satu dari Nawacita adalah membangun
Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia sentris, menghilangkan
kesenjangan pembangunan. Ini barangkali adalah salah satu terapi yang perlu
kita lakukan untuk benar-benar mendorong keseimbangan antara pusat dan daerah,
antara wilayah barat, tengah, dan timur,” ujar Teguh Santosa.
“Sudah sepatutnya kita memberikan dukungan
pada pekerjaan kita bersama untuk membangun IKN,” sambung mantan Wakil Presiden
Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini.
Pesan Anti Korupsi Firli Bahuri
Pesan agar komunitas pers khususnya anggota
JMSI di Kalimantan Timur mengawal pembangunan IKN merupakan pesan kedua yang
disampaikan Teguh Santosa dalam sambutannya itu.
Sebelumnya ia menguraikan kembali beberapa
pesan kunci yang pernah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI
Firli Bahuri dalam berbagai kegiatan JMSI sebelumnya di sejumlah daerah.
Sedianya, Firli Bahuri juga hadir dalam
pengukuhan Pengda JMSI Kaltim. Namun karena ada perubahan jadwal di KPK RI,
Firli Bahuri tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Deputi Pendidikan dan Peran
Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.
Teguh mengatakan, Ketua KPK selalu mengajak
media untuk ikut mengawasi ruang-ruang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif,
yudikatif, maupun partai politik. Persoalan korupsi di negara ini dipicu oleh
antara lain threshold dan biaya politik yang sangat tinggi. Karenanya,
kasus-kasus suap yang ditangani KPK hampir selalu memiliki kaitan dengan
threshold dan biaya politik.
“Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah
melihat potongan wawancara beliau (Firli Bahuri) dengan saya, dimana beliau
mengatakan, presidential threshold seharusnya nol persen. Bahkan bukan hanya PT
itu yang harus nol persen, tetapi juga biaya politik harusnya nol rupiah,” urai
Teguh Santosa lagi sambil menekankan JMSI ikut serta dalam program orkestrasi
pemberantasan korupsi di era Firli Bahuri.
Tahun-tahun Politik
Pesan terakhir yang disampaikan Teguh Santosa
terkait dengan tahun-tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Dia kembali mengimbau media siber anggota
JMSI untuk menjauhkan diri berita-berita yang berisi ujaran kebencian atau hate
speech serta kabar bohong atau hoax.
“Bila ada informasi yang masih diragukan
kebenaran faktanya, kita wajib mengedepankan verifikasi. Bukan tidak boleh
diberitakan. Tentu boleh diberitakan setelah kita mencari tahu duduk
perkaranya. Agar publik dapat memahami satu persoalan dengan utuh. Jangan
sampai memunculkan persoalan baru,” kata mantan anggota Dewan Kehormatan PWI
Pusat ini.
Teguh juga mengimbau agar media siber anggota
JMSI mengedepankan informasi mengenai gagasan dan pokok pikiran tokoh-tokoh
yang dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan nasional dan lokal.
“Sudah cukup kita mendengar isu-isu seputar
identitas dan SARA. Tidak menarik karena kontraproduktif dan merusak tenun
kebangsaan kita. Saya sarankan kita untuk mulai menggali pokok pikiran dan
gagasan, serta program mereka,” katanya.
Dia menambahkan, setidaknya ada empat isu
penting yang dapat digali secara komprehensif di tahun-tahun politik ini.
Pertama isu korupsi oligarki; kedua isu energi baru dan terbarukan; ketiga, isu
recovery economy pasca pandemi dan digital economy; dan keempat, persoalan
geopolitik terkait dengan pertarungan kepentingan-kepentingan global di
kawasan.
Indonesia adalah negara yang terlalu besar
dan berada di tempat yang terlalu strategis. Sudah pasti ada external power
yang ingin cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam proses kompetisi politik di tanah
air.
“Sudah tentu pula kita harus menghadapi ini
dengan mengedepankan kepentingan nasional,” demikian Teguh Santosa yang pernah
menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat.
Pengda JMSI Tulang Punggung
Pengda JMSI Kaltim dipimpin Muhammad Sukri
sebagai Ketua dan Nanda Arita sebagai Sekretaris, serta Tetty Lumban Gaol
sebagai Bendahara. Pengda JMSI Kaltim didampingi Dewan Pembina yang dipimpin
Ir. Seno Aji dan Dewan Pakar yang dipimpin Nidya Listiyono.
Pengukuhan dihadiri antara lain oleh Ketua
DPRD Kaltim Makmur HPK, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Brigjen
(Pol) Wisnu Andayana, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Walikota
Bontang Najirah, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, serta Kepala
Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal.
Teguh di bagian paling awal sambutannya
mengatakan, walaupun Pengda JMSI Kaltim baru dikukuhkan namun sesungguhnya M.
Sukri dan kawan-kawan sudah melakukan pekerjaan besar sejak dua tahun lalu tak
lama setelah JMSI dideklarasikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada
Februari 2020.
“JMSI Kaltim adalah salah satu tulang
punggung JMSI dalam proses verifikasi di Dewan Pers yang lalu. Saya ucapkan
terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi Bang Sukri dan kawan-kawan JMSI
Kaltim semua,” demikian Teguh Santosa.[Sumber : Jaringan Media Siber Indonesia].
Editor : Heri
