Ketua Umum FIMRI, Robert Hendriko |
Merespon hal
tersebut, Forum Intelektual Muda Riau Indonesia (FIMRI) Indonesia melalui Ketua
Umum Robert Hendriko berharap Kemendagri
untuk benar benar memilih dan atau menentukan
Pj Walikota Pekanbaru dan Kampar sesuai dengan harapan (ekspektasi)
warga Pekanbaru yang selama ini menginginkan pemimpin yang benar benar berpihak
kepada masyarakat. Begitu juga dengan Pj Bupati Kampar.
Menurut
Robert terlalu banyak problem yang terjadi di Pekanbaru dalam kurun waktu 10
tahun ini. Misalnya masalah banjir, sampah, sosial serta masalah masalah lain
seperti dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemimpin Pekanbaru. Serta
masalah pengungsi Rohingya yang sudah bertahun tahun stay di Pekanbaru dan
berkali kali melakukan demo meminta di pulangkan ke Negara ketiga. Namun hingga
saat ini keinginan mereka belum terakomodir.
"Banyak
sekali sengkarut dan masalah yang hingga saat ini belum terselesaikan oleh
Walikota Pekanbaru. Tentu ini menjadi PR besar bagi Pj Walikota nanti,"
kata Robert.
Dengan
situasi Pekanbaru yang karut marut ini, kata Robert dibutuhkan pemimpin yang
memiliki kemampuan problem solver serta
pekerja keras dan mampu berdiri diatas semua golongan. Selain itu juga memiliki
wawasan nasional yang mampu membangun dan merajut serta merawat keberagaman.
"Kita
ingin membangun Riau lebih baik lagi dengan memulai Pekanbaru sebagai barometer
semua dimensi, mulai dari dimensi sosial, politik,agama dan budaya. Untuk itu kami berharap Kemendagri dapat
membaca keinginan warga Pekanbaru dengan menghadirkan Pemimpin (red-Pj Walikota
Pekanbaru) yang benar benar dan serius untuk membangun Pekanbaru kearah yang
lebih baik lagi," pungkas Robert Hendriko.
Masih
Simpang Siur Dan Spekulatif
Dilansir
dari VoxIndonesia.com, sejauh ini belum ada kepastian siapa yang akan menjadi
Pejabat Walikota Pekanbaru dan Bupati Kampar setelah berakhir jabatan Firdaus
MT dan Catur Sugeng Susanto, 22 Mei 2022 mendatang. Kabar yang beredar Muflihun
sebagai Pejabat Walikota Pekanbaru dan Imron Rosyadi sebagai Pejabat Bupati
Kampar.
Kepala Biro
Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Muhammad Firdaus ketika
dikonfirmasi VOXindonews, Rabu (11/5/2022), mengakui belum mengetahui nama
yang disetujui Mendagri. ''Belum. Sampai sekarang belum ada pemberitahuan atau
SK-nya sampai ke kita,'' ujarnya.
Menurut
Firdaus, jika SK-nya sudah diteken Mendagri, nanti diserahkan ke Gubernur Riau
Syamsuar. Setelah itu baru diserahkan ke Biro Pemerintahan. ''Kita menunggu
dari Pak Gubernur,'' katanya.
Hari ini
beredar kabar nama Muflihun, Sekretaris DPRD Provinsi Riau sebagai Pejabat
Walikota Pekanbaru dan Imron Rosyadi, Kadisnakertrans Riau sebagai Pejabat
Bupati Kampar. Kabar burung ini cepat beredar di media sosial, meskipun belum
ada konfirmasi.
Kalau benar
kabar tersebut, ini suatu kejutan. Sebab, nama Muflihun tidak masuk tiga nama
yang dikirim Gubernur Riau Syamsuar ke Mendagri. Syamsuar mengusulkan
Masrul Kasmy, Asisten I Setda Riau, Bobby Rachmat, Kadispora Riau dan M. Edy
Afrizal, Kepala BPPD Riau, sebagai calon Pejabat Walikota Pekanbaru.
Sedangkan
Imron Rosyadi memang masuk salah satu dari tiga nama yang diusulkan Gubernur
Riau untuk Pejabat Bupati Kampar. Selain Edy, adalah Zulkifli Syukur, Karo
Kesra dan Roni Rachmat, Kadis Pariwisata Riau. Ketiganya adalah pejabat tinggi
pratama atau eselon II sebagaimana ketentuan Kemendagri.
Menurut
Firdaus, Mendagri bisa saja menetapkan nama lain diluar nama tersebut.
''Itu memang wewenang Mendagri,'' ujarnya. Namun dia yakin Mendagri akan memperhatikan
usulan Gubernur Riau.
Selain
Muflihun, nama lain yang disebut-sebut sibuk bermanuver di Jakarta adalah
SF. Haryanto, Sekda Provinsi Riau, Muhammad Jamil, Sekda Kota Pekanbaru. Mereka
melakukan lobi dan pendekatan ke Kemendagri.
SF Haryanto
awalnya agak menguat karena punya jalur dekat ke Kemendagri. Namun karena
persyaratannya Eselon II, Haryanto tak terlalu menggebu-gebu. Sedangkan untuk
pejabat Bupati Kampar tidak terlalu ketat persaingannya. (Sumber :
Jaringan Media Siber Indonesia)*
Editor :
Heri