Presiden Partai Buruh, Said Iqbal |
Oleh karena itu, aksi di depan KPU RI jadi penting, karena
lembaga itu yang memastikan pemilihan umum dapat berjalan tepat waktu, jujur,
dan adil, kata Said Iqbal, yang saat ini turut menjabat sebagai Presiden Partai
Buruh.
“Untuk pemilihan presiden dan pemilihan (anggota) legislatif
menjadi penting bagi buruh, karena buruh sudah sadar politik. Banyak
produk-produk politik yang diputuskan Presiden dan DPR yang merugikan buruh,”
kata dia sebagaimana disiarkan di kanal YouTube resmi Partai Buruh di Jakarta,
Jumat.
Dalam aksinya itu, serikat buruh meminta KPU memastikan
pemilihan umum berjalan bersih, jujur, dan adil.
“Pemilu yang tidak jujur dan adil berimplikasi pada
kemenangan partai oligarki yang dikuasai pemilik modal. (Oleh) karena itu,
kebijakan yang dihasilkan pun akan cenderung menguntungkan kepentingan bisnis.
Produk undang-undangnya akan berpihak pada pemilik modal,” katanya.
Serikat buruh juga akan memberi dukungan langsung kepada KPU
untuk terus menolak politik uang.
“Buruh meminta tidak ada money politic (politik uang, Red.). Jika ada politik uang,
KPU harus berani memberi sanksi tegas, kalau perlu bagi partai yang menggunakan
politik uang (agar) didiskualifikasi,” katanya.
Ia menjelaskan politik uang merupakan cara berpolitik yang
curang. Jika cara itu dibiarkan, maka hasil pemilu akan merugikan masyarakat.
Tidak hanya di depan kantor KPU RI, serikat buruh juga
berencana menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 1 Mei
2022.
Mereka juga akan menuntut pemerintah menurunkan harga-harga
barang dan membuat kebijakan yang menyejahterakan kelompok pekerja.
Kelompok buruh juga kembali menyuarakan penolakan terhadap
Undang-Undang Cipta Kerja serta revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(PPP).
“Buruh akan mengkampanyekan (kepada masyarakat) agar tidak
memilih partai yang menyetujui (revisi) UU PPP dan menyetujui pembahasan ulang
UU Cipta Kerja,” ujar dia saat jumpa pers. (Sumber : LKBN ANTARA).
Editor : Heri