Presiden Jokowi: APBN 2022 Harus Antisipatif, Respnsif dan Fleksibel |
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat, sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.
Karena itu,
APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif dan fleksibel merespons ketidakpastian.
Namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.
Sejak awal
pandemi pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontrasiklus.
Mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19,
melindungi masyarakat rentan, sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.
"Strategi
ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi, sudah
mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07%, dengan tingkat
inflasi yang terkendali di angka 1,52% (YoY). Capaian ini, harus terus dijaga momentumnya.
Reformasi struktural harus terus diperkuat," kata Presiden Jokowi saat Pidato
Kenegaraan dalam rangka Penyampaian RUU Tentang APBN 2022, Senin (16/08/2021).
Presiden
menambahkan, Indonesia juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim,
peningkatan dinamika geopolitik serta pemulihan ekonomi global yang tidak
merata.
Untuk itu,
lanjut Presiden, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat
bila kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga membaik. Diperkuat oleh konektivitas
yang semakin merata.
Kepala
Negara mengatakan pembangunan infrastruktur juga harus dipercepat. Termasuk
infrastruktur digital, energi dan pangan untuk mendorong industrialisasi. Serta
dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.
Asumsi
indikator ekonomi makro yang dipergunakan di tahun 2022 dikatakan Presiden berpijak
pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi COVID-19
di Indonesia.
“Diantaranya
pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0-5,5%. Kita akan berusaha
maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5%. Namun harus
tetap waspada karenan perkembangan COVID-19 masih sangat dinamis,” kata
Presiden.
Pemerintah
ditambahkan Presiden akan menggunakan seluruh sumber daya berbasis analisis
ilmiah dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan COVID-19.
“Dengandemikian
pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga, terus dipercepat dan
diperkuat," kata Presiden.
Menurut
Kepala Negara, tingkat pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan proyeksi pemulihan
yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak
pelaksanaan reformasi struktural.
Namun,
kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat
menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.
Kemudian,
inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, menggambarkan kenaikan sisi permintaan,
baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat.
Nilai tukar
Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran 14.350 rupiah per US Dollar, dan suku
bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, mencerminkan fundamental
ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global.
Harga minyak
mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US Dollar per barel,
lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel
dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.
"Dengan
mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19,
arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap
menjaga keseimbangan antara kemampuan kontrasiklus dengan pengendalian risiko.
Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh,bertahap,
dan terukur. Meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi
belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati," ujar
Presiden. (tim liputan).
Editor :
Taufik