 |
| Menteri Sosial, Tri Rismaharini Marah Masih Ada Penyelewengan Dana PKH |
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Menteri Sosial (Mensos)Tri Rismaharini mengungkapkan banyak pihak yang protes kepadanya karena bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.
"Itu
keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya (dapat bantuan), nanti ke depan
usulan itu kami buka mulai dari RT RW Lurah bisa dipantau oleh siapa
saja," ucap Risma dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa
(15/6/2021).
Ia mengatakan bahwa
kini pihaknya tengah mengkaji Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang hampir
rampung.
"Saat ini kami
pembenahan data sudah 90 persen, kami sedang melakukan pemetaan," tutur
Risma.
Ia mengatakan
keluarga penerima bansos sedang dalam pengkajian lebih lanjut.
“Dalam (Program
Keluarga Harapan) PKH unsurnya sangat beragam. Itu akan mempengaruhi jumlah
penerimaan," ujar Risma.
Risma menyatakan
bahwa ke depannya data keluarga penerima bansos akan lebih transparan, mudah
dipantau dan mudah terdeteksi.
"Kami sedang
melakukan penyempurnaan sehingga lebih mudah terdeteksi," ucap Risma.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan adanya dugaan penyelewangan dana program keluarga harapan (PKH) hingga ratusan juta di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Dana PKH itu diselewengkan oleh salah seorang pendamping PKH yang sebelumnya terdeteksi oleh dari laporan dari masyarakat sejak 5 tahun terakhir.
Mensos Tri Rismaharini menyebut, awalnya ia mendapatkan laporan hingga akhirnya menugaskan stafnya untuk mengusut. Saat pengusutan inilah ditemukan fakta adanya penyelewengan dana bantuan PKH oleh seorang oknum pendamping sejak 5 tahun terakhir ini. Alhasil, hampir 5 tahun terakhir ini para penerima bantuan PKH yang sudah terdaftar, sama sekali tidak menerima bantuan.
Mereka pun langsung diberikan bantuan oleh Mensos Tri Rismaharini pada Senin siang (29/6/2021) di Balai Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Tampak raut wajah bahagia dan haru dari para penerima bantuan PKH yang akhirnya merasakan bantuan PKH setelah 5 tahun lamanya, hanya terdata namun tak menerima bantuan sama sekali.
“Tolong ini dipakai sendiri ya bu, jangan dikasihkan pinnya ke orang lain, kalau tidak bisa minta tolong ke Pak Lurah. Dimanfaatkan PKH-nya dengan sebaik–baiknya ya bu,” ucap Risma ke salah seorang perempuan difabel penerima bantuan PKH.
Mantan Wali Kota Surabaya ini
begitu menghela napas panjang melihat lima warga mulai dari kaum difabel dan
tak mampu ini, akhirnya menerima bantuan PKH setelah selama 5 tahun hanya
terdaftar, tapi tidak pernah diterima langsung oleh para penerima. (tim
liputan).
Editor : Taufik
