![]() |
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti |
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mendukung Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti untuk dipertimbangkan menjadi salah satu kandidat yang menjabat sebagai Menteri di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Pengajuan
tersebut dilontarkan usai DPR RI menyetujui penggabungan sebagian tugas dan
fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, hingga menjadi Kemendikbudristek melaui rapat paripurna.
Menurutnya
hal ini bisa dilakukan, jika Presiden Jokowi merencanakan untuk merombak
(reshuffle) kabinet.
“Waktu itu
kan diproyeksikan menjadi calon Wakil Menteri Pendidikan tetapi kan batal,
konon kabarnya karena Muhammadiyah kurang berkenan, sebab dari NU Yaqut Cholil
Qoumas menjadi Menteri Agama,” tutur Qodari dalam keterangan tertulisnya,
Selasa (13/4/2021).
Postur
Kementerian sendiri, menurut Qodari menjadi proporsional, secara tradisi
Menteri Pendidikan berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan
Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU).
“Supaya
imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof. Abdul Mu’ti ini akan menjadi
menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya
Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara
untuk NU jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya,” jelasnya.
Ditambah
Qodari, Muhammadiyah akan mendukung bila Abdul Mu’ti diangkat jadi menteri,
bukan wakil menteri sebagaimana tawaran pada reshuffle kabinet pada Januari
2021 kemarin.
“Rasanya PP
Muhammadiyah pasti dukung kalau Prof. Abdul Mu’ti jadi Mendikbudristek,” ungkap
Qodari.
Abdul Mu’ti
yang juga Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta itu merupakan sosok yang memiliki alam pemikiran moderat dan toleran.
Hal itu, menurutnya Qodari tentunya relevan di tengah suburnya paham radikal,
jadi sudah saatnya institusi pendidikan Indonesia menjadi pintu penyemaian
pemikiran toleran melawan radikalisme.
“Pendidikan
jadi pintu menuju penyemaian pemikiran radikal versus toleran. Kebetulan topik
pidato Guru Besar Prof. Abdul Mu’ti Cocok. Buku-buku yang ditulis Prof. Abdul
Mu’ti menggambarkan pemikiran Islamnya yang moderat dan toleran.” Jelasnya.
Kementerian
Pendidikan menurut Qodari sudah saatnya dikembalikan kepada Muhammadiyah yang
telah berpengalaman mengelola sekitar kurang lebih 162 perguruan tinggi di
seluruh Indonesia, sementara tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA lebih
banyak lagi sebagaimana data bulan Agustus 2020.
“Itu cocok
untuk Muhamadiyah karena Muhammadiyah itu punya Pendidikan Dasar dan Menengah,
punya Pendidikan Tinggi, jadi punya skill soal Pendidikan Tinggi,” imbuh
Qodari.
Penggabungan
kedua institusi itu juga dianggap wajar karena masih satu rumpun demi
mengoptimalkan kinerja Kementerian di masa mendatang.
“Saya
melihatnya wajar dan buat saya pribadi melihat baik-baik, Kementerian ini
digabungkan karena Mendikbud itu mengurusi Pendidikan Dasar dan Menengah
kemudian Ristek Dikti itu pengaturan Pendidikan Tinggi. Kita tahu Pendidikan
itu kan sebetulnya tidak terputus tapi merupakan suatu kesatuan di mana
Pendidikan Menengah itu selanjutnya Pendidikan Tinggi, ”pungkasnya.[tim liputan].
Editor : Aan