KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Pengurus Pusat PPFI (Persatuan Perusahaan Film Indonesia) mengapresiasi rencana pemerintah untuk memasukkan seluruh insan kreatif termasuk insan perfilman Indonesia dalam jadwal prioritas mendapatkan vaksin.
Langkah itu,
menurut Ketua Umum PPFI, Deddy Mizwar jauh
lebih realistis untuk memulihkan ekonomi masyarakat kreatif.
Dibandingkan misalnya memberi subsidi pada peredaran film untuk kalangan
produser film dan bioskop.
Masalahnya,
di masa pandemi ini masyarakat bukan tak mau menonton film ke bioskop, tetapi
masyarakat memang sudah lebih setahun sampai saat ini diimbau pemerintah untuk
membatasi mobilitas. Diminta berdiam di rumah, dan mengurangi bepergian jika
tidak begitu penting.
"Jadi,
bagaimana pun tingginya tingkat keamanan bioskop serta kualitas filmnya yang
luar biasa, namun selama pandemi mengancam, mustahil masyarakat mau
mengorbankan kesehatan dan jiwanya,” ungkap Deddy Mizwar.
Untuk
sementara ini tiada hal yang lebih penting untuk menekan penyebaran covid
selain mematuhi protokol kesehatan.
“Setelah itu
baru kita upayakan secara gencar kampanye
besar-besaran yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan insan fim untuk
mensosialisasikan nonton aman ke bioskop dengan protokol kesehatan,” imbuhnya.
Menurut
Deddy Mizwar, pihaknya mendukung
Presiden Jokowi yang berulang-ulang mengatakan keselamatan jiwa adalah
hukum tertinggi di masa pandemi. Sudah pasti konsentrasi pemerintah dan
masyarakat adalah bagaimana memelihara
kesehatan dan keselamatan jiwa.
"Mustahil
memimpikan keadaan normal yaitu penonton kembali menyerbu bioskop untuk
memenuhi kebutuhan hiburannya seperti di zaman normal, jika pandemi belum
terkendali. Data terbaru sampai 25 Maret
2021 jumlah yang terpapar Covid19 sudah hampir mencapai angkat 1,5 juta,
puluhan ribu yang meninggal. Bansal RS rujukan saja sekarang masih sangat
kurang untuk menampung pasien yang terpapar covid19, " tambah Zairin Zain
, Sekjen PPFI dalam siaran pers yang dikirim Kamis (25/3) malam.
PPFI lebih
lanjut mengimbau masyarakat film dan bioskop agar menyadari kesulitan
masyarakat dan pemerintah dalam menekan angka korban pandemi virus ini. Membuka
mata melihat kerepotan keuangan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi yang
menghantam semua sektor. Apalagi saat ini industri film telah mendapatkan
peluang untuk bergerak kembali dengan
adanya adanya platform digital dan televisi.
“Insentif
pajak merupakan salah satu instrumen yang bisa membantu industri, termasuk film dalam masa pademi. Juga pengurangan
pajak tontonan film di beberapa daerah menjadi maksimum 10% atau selama kurun
waktu tertentu di tanggung oleh
pemerintah pusat,” lanjut Deddy.
PPFI
menyerukan kepada seluruh masyarakat film lebih mengutamakan berpartisipasi
menekan angka penularan virus dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga dalam
waktu tidak lama semua masyarakat kembali beraktifitas normal.
Seluruh
insan kreatif berkarya dan publik
konsumen pun kembali menikmati
karya-karya mereka di pentas-pentas seni, gedung konser dan gedung bioskop bagi penonton film. Langkah itulah yang
secara simultan akan mempercepat pula
proses pemulihan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.##(tim liputan).
Editor : Aan