-->

BREAKING NEWS

KABAR DUKA , IBUNDA GUBERNUR KALBAR,H SUTARMIDJI, SH, M.Hum DIKABARKAN MENINGGAL DUNIA HARI INI, SABTU (17 APRIL 2021), ANDA INGIN TAHU TENTANG RUMAH SAKIT YARSI PONTIANAK, ATAU INGIN KULIAH DI STIKes YARSI PONTIANAK ATAU AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK, SILAHKAN HUBUNGI HUMAS YARSI PONTIANAK DI 085654007001 ATAU HUBUNGI KALBARNEWS.CO.ID, BERHATI-HATILAH PENGGUNA JALAN KHUSUS SEPEDA MOTOR DI JEMBATAN KAPUAS 1, KARENA CUACA GERIMIS DI KABARKAN ADA PENGENDARA KENDARAAN RODA DUA YANG TERJATUH KARENA LICIN AKIBAT HUJAN, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TETAPKAN AWAL RAMADHAN 1442 H JATUH PADA : SELASA (13 APRIL 2021) SETELAH LAKUKAN SIDANG ISBAT YANG DI HADIRI TOKOH AGAMA DAN ORGANISASI KEAGAMAAN, NU SERTA MUHAMADIYAH, GEMPA YANG MELANDA MASYARAKAT DI WILAYAH JAWA TIMUR YANG DIRASAKAN DI BEBERAPA DAERAH MENYISAKAN TRAUMA MASYARAKAT, KEBAKARAN MELANDA KOMPLEK RUMAH DINAS POLDA KALBAR DI JALAN SUBARKAH PONTIANAK KALIMANTAN BARAT, SEJUMLAH PEMADAM KEBAKARAN BERJIBAKU MEMADAMKAN KEBAKARAN TERSEBUT, KEJADIAN SEKIRA 14;00 WIB, SENIN (05/04/2021), JALAN TRANS KALIMANTAN MEMAKAN KORBAN LAGI, SEORANG PENGGUNA JALAN TEWAS SETELAH ALAMI KECELAKAAN PERSIS DI DEPAN INDOMART DESA JAWA TENGAH KM 17,5 KORBAN TEWAS TERTABRAK TRUCK TRONTON DARI ARAH BERLAWANAN, DARI IDENTITAS DITEMUKAN KORBAN BERNAMA DANIEL ANWAR WARGA DUSUN KERAMAT 1 DESA KUALA DUA KEC SUNGAI RAYA KAB KUBU RAYA, MINGGU (04/04/2021), A.M NASIR, SH SECARA AKLAMASI TERPILIH SEBAGAI KETUA DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KALIMANTAN BARAT, DIDUGA TERORIS SERANG MABES POLRI GUNAKAN SENJATA API JENIS PISTOL, TERDUGA TEROSRIS TERSEBUT DAPAT DILUMPUHKAN POLISI, SAAT INI POLISI SEDANG DALAMI KASUS INI, HARI INI, RABU (31 MARET 2021) SEJUMLAH WARTAWAN YANG BERTUGAS DI KABUPATEN KUBU RAYA LAKUKAN VAKSIN TAHAP KEDUA DI AULA KANTOR BUPATI KUBU RAYA JALAN ARTERI SUPADIO KUBU RAYA, HARI INI, SELASA (30/03/2021) PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA MELALUI DINAS KESEHATAN AKAN LAKUKAN VAKSIN COVID-19 TAHAP KEDUA UNTUK TENAGA PENDIDIK DAN ASN DI AULA KANTOR BUPATI JALAN ARTERI SUPADIO KUBU RAYA, GEREJA KATEDRAL DI MAKASAR DIKABARKAN TERJADI LEDAKAN DIPERKIRAKAN BOM , SAAT INI SEDANG DALAM PENDALAMAN APARAT KEAMANAN, JELANG KEPULANGAN SANTRI-SANTRIWATI DALAM RANGKA LIBUR BULAN PUASA DAN MENYAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT AKAN FASILITASI TEST SWAP GRATIS, WAKIL BUPATI HADIRI PANEN PADI PERDANA WARGA BINAAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK DI KEC SUNGAI KAKAP KAB KUBU RAYA

KPK Ingatkan Batas Waktu LHKPN Periodik 2020

Redaksi author photo

KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021 atau sekitar 7 hari lagi. Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan, Jakarta (24 Maret 2021).

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati Kidung melalui siaran pers yang diterima redaksi Kalbarnews.co.id.

“Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan,” terangnya.

Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan. Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.

“Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja. Saat ini seluruh WL juga telah memiliki akun pada aplikasi eLHKPN. Sehingga, KPK memandang tidak ada alasan bagi PN untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu,” Ungkap Ipi..

Selain itu, KPK juga mengingatkan agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. (*tim liputan).

Editor : Aan

Komentar Anda

Berita Terkini