-->

BREAKING NEWS

HARI INI, SABTU (16/01/2021) DUA JENAZAH KORBAN JATUHNYA PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ 182 DIJADWALKAN AKN DIPULANGKAN KE KALBAR MELALUI PENERBANGAN JAKARTA -PONTIANAK DAN AKAN DITERIMA KELUARGA DI BANDARA SUPADIO KUBU RAYA, ULAMA KHARISMATIK, SYEKH ALI JABER DIKABARKAN MENINGGAL DUNIA PAGI INI DI RS YARSI HARI INI, KAMIS (14/01/2021) SEKITAR PUKUL 08:30 WIB, HARI INI, KAMIS (14/01/2021) DINAS KESEHATAN KAB KUBU RAYA AKAN LAKSANAKAN VAKSINASI COVID-19 PERDANA DI PUSKESMAS SUNGAI DURIAN KEC SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA, DUA PESAWAT GAGAL MENDARAT DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK AKIBAT CUACA BURUK, DUA PESAWAT TERSEBUT ADALAH LION AIR DAN GARUDA AIR, LION MENDARAT KE BANDARA BATAM DAN GARUDA KE BANDARA PALEMBANG, SEJUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DARI 4 KECAMATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA MENGIKUTI PEMBEKALAN PASCA PRA PELANTIKAN YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA KAMIS (14/01/2021), POSISIJATUHNYAPESAWAT SRIWIJAYA SJ 182 SUDAH DITEMUKAN, LASARUS MINTA SEMUA PIHAK NANTIKAN KETERANGAN DARI KNKT, DAN TIDAK BERSEPEKULASI TERKAIT MUSIBAH INI, JATUHNYA PESAWAT SRIWIJAYA AIR PENERBANGAN DARI JAKARTA MENUJU PONTIANAK MENJADI KABAR DUKA MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT, BANYAK WARGA KEMUDIAN MENCARI KABAR KELUARGANYA YANG MELALUKAN PENERBANGAN SAAT ITU, PCNUKAB KUBU RAYA SERAHKAN BANTUAN KEPADA 30 PONDOK PESANTREN, BANTUAN BERUPA MASKER,HANDSINITIZER, DISINFEKTAN,TANGKI SEMPROTAN DISINFEKTAN DAN VITAMIN YANG DIPERUNTUKKAN SANTRI SANTRIWATI, PARATKEAMANAN KAWAL KETAT KEDATANGAN VAKSIN COVID-19 DI KALIMANTAN BARAT HARI INI, SELASA (05/01/2021), POLDA KALBAR TURUNKAN KENDARAAN TAKTIS GUNA KAWAL KENDARAAN PENGANGKUT VAKSIN YANG AKAN DI BERIKAN KEPADA MASYARAKAT KALBAR, MAPOLSEKTERENTANG DIKABARKAN LUDES TERBAKAR DINI HARI TADI, SELASA (05/01/2021) SEKIRA PUKUL 03:00 WIB, BELUM DIKETAHUI PENYEBABNYA TETAPI WARGA DIPERKIRAKAN AKIBAT KONSLETING LISTRIK,

Sutarmidji: Apapun Yang Kita Buat Harus Berbasis Data

Redaksi author photo
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Gubernur Kalbar H. Sutarmidji meminta kepada seluruh OPD di Pemprov Kalbar untuk membiasakan bekerja dengan data, hal tersebut disampaikanya pada saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Tetang Penggunaan Hak Akses Data Kependudukan Melalui Collaboration Development Center di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/08/2020).

"Apapun yang kita buat, basisnya harus data. Tanpa data, tidak mungkin ada perencanaan dan implementasi yang baik," kata H. Sutarmidji.

Sutarmidji juga meminta kepada Disdukcapil Kalbar untuk segera meminta OPD Pemprov Kalbar agar dapat menyerahkan semua data kependudukan, karena satu data menjadi hal yang penting dalam pembangunan.

"Data kependudukan itu kunci dari semuanya," tegasnya.

Dikatakannya, Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, adalah tersedianya satu data rujukan yang valid untuk semua tahapan pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi keberhasilannya.

"Kebijakan Satu Data ini merupakan upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah," jelasnya.

Tujuan dari kebijakan satu data ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Sebagaimana amanat UU Adminduk nomor 24 Tahun 2013 bahwa data penduduk merupakan data dasar untuk semua keperluan meliputi Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.

Oleh karena itu, pemanfaatan data kependudukan dalam penyusunan program di tiap perangkat daerah wajib dilakukan. Pemanfaatan data kependudukan ini mekanismenya sudah diatur dalam Permendagri 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan.

"Saya juga sudah menginstruksikan agar semua perangkat daerah segera mengajukan hak akses data kependudukan yang prosesnya difasilitasi oleh Dinas Dukcapil," ingatnya.

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan. Kebijakan dan regulasi pemanfaatan data penduduk tersebut dimaksudkan agar data penduduk terintegrasi kesemua layanan publik.

"Sesuai laporan dari Dinas Dukcapil, masih terdapat kendala teknis disemua Perangkat Daerah dalam menggunakan Hak Akses yang sudah diperoleh, sehingga dipandang perlu segera melakukan langkah strategis yakni dengan melakukan sinergi program antar Perangkat Daerah terkait (khususnya Dukcapil, Kominfo dan BPSDM)," pintanya.

Dijelaskannya, Dinas Kominfo sesuai tupoksi, bertanggungjawab terhadap kelancaran informasi melalui pembangunan jaringan internet.
"Kita sudah merencanakan pembangunan jaringan fiber optic pada tahun 2021," ujarnya.

Sementara, BPSDM agar lebih fokus pada kebutuhan akan peningkatan kualifikasi ASN, dalam hal ini khususnya pengelola hak akses disemua Perangkat Daerah. Dinas Dukcapil bertanggungjawab penuh memfasilitasi proses pengajuan
hak akses dari semua Perangkat Daerah sesuai regulasi.

"Saya berharap, sinergi program yang diatur dalam materi rancangan Peraturan Gubernur ini agar didiskusikan secara serius sehingga kebijakan satu data kependudukan untuk semua keperluan di Kalbar dapat diwujudkan," harapnya. (tim liputan).

Editor : Aan
Komentar Anda

Berita Terkini